Wagub Banten Dorong Pembuatan Perda Pemberdayaan PKL

Share
DPD APKLI Banten berpose bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, usai melakukan audiensi di Kantor Wakil Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, belum lama ini.

SERANG, VERBUMNEWS.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy akan mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Banten.

“Kami  berdiskusi tentang perlunya dibuat semacam Perda yang dapat mengatur keberadaan para PKL. Alhamdulillah, Pak Wagub mendorong dan berjanji akan mengagendakan pengajuan Perda tersebut untuk dilakukan pembahasan nantinya bersama DPRD,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia  (APKLI) Ali Mahsun usai mendampingi DPD APKLI Banten beraudiensi dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Wakil Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, belum lama ini.

Menurut Ali, keberadaan sebuah Perda yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL mutlak diperlukan. “Selama ini  stigma negatif  PKL sebagai pembuat kumuh dan kemacetan.  Keberadaan Perda  tersebut  nantinya tidak saja hanya akan mengatur tentang lokasi PKL berdagang, tapi juga akan mengatur masalah waktu berdagang serta legalitas PKL,” ujarnya.

“Contohnya, di Surabaya, wali kotanya membuat sebuar Perwal (Peraturan Wali Kota) yang mengatur PKL boleh berdagang di ruas jalan pada jam-jam tertentu. Jika telah diatur dalam bentuk Perda, PKL bisa dikemas  menjadi daya tarik wisatawan,” tambah Ali.

Selanjutnya Ali mengatakan, terkait penetapan lokasi, Perda atau regulasi pemerintah daerah lainnya dapat mendorong revitalisasi pasar-pasar tradisional bisa menjadi lebih maksimal, tanpa harus menyiapkan lokasi baru sebagai tempat relokasi PKL yang belum tentu ramai pengunjung.

Ali menjelaskan, pihaknya sudah memulai di DKI Jakarta dengan melakukan pendataan keanggotaan dan memberikan sertifikat kepada anggota yang lolos sertifikasi. “Di Banten dengan jumlah anggota sekitar 900 ribu ke depan kami juga akan melakukan hal tersebut. Basis data ini ke depan diperlukan agar para PKL bisa mengakses program-program bantuan seperti permodalan ataupun perumahan,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku menyambut baik gagasan agar Pemprov Banten memiliki Perda yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Menurut Andika, PKL adalah para pelaku UKM yang sejatinya adalah tulang punggung perekonomian daerah. “Para PKL  harus diberdayakan. Dengan Perda ini nanti akan kita mulai,” kata Andika.

Andika mengatakan  keberadaan PKL sejatinya sebagai sebuah solusi dari persoalan minimnya kesempatan kerja yang ada di Banten juga sering terdengar terjadi karena berbagai aspek. Andika  sangat berharap  para PKL di Banten dapat berdaya dan meraih kemajuan di bidang usaha.

“Nantinya kami akan bicara dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten secara lebih dalam tentang pemberdayaan PKL ini,” ujarnya. (ADV-Kominfo Banten5)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait