Untuk Pertama Kali Selama 16 Tahun, LKPD Banten Dapat Opini WTP dari BPK

Share
Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (kedua dari kiri) dan Sekretaris Daerah Ranta Soeharta (kiri), menandatangani berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten, Tahun Anggaran 2016, dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Banten, Rabu (31/05/2017).

SERANG, VerbumNews.com -Untuk pertama kali selama kurun waktu 16 tahun, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran  2016.

Sejak awal berdiri tahun 2000,  LKPD Provinsi Banten selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga tahun 2012. Bahkan pada tahun anggaran 2013 dan 2014, LKPD Provinsi Banten secara berturut-turut mendapat opini disclaimer dari BPK.

Kemudian, pada tahun anggaran 2015, LKPD Provinsi Banten kembali mendapat opini WDP dari BPK. Perjuangan untuk mendapat opini WTP baru tercapai pada tahun anggaran 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Provinsi Banten 2016 tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK  atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2016 di ruang Paripurna DPRD Banten, Rabu (31/05/2017).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2016, termasuk rencana aksi yang dilakukan Pemprov Banten maka terhadap LKPD  Provinsi Banten tahun anggaran 2016 BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Anggota  V BPK RI Perwakilan Banten Ismiatun, Rabu (31/05/2017).

Laporan tersebut langsung disambut  tepuk tangan meriah oleh para peserta sidang paripurna istimewa. Kendati demikian ada beberapa catatan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten.

Rapat Paripurna Istimwa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Asep Ramatullah. Hadir dalam paripurna istimewa antara lain Gubernur Banten Wahidin Halim dan  Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

Beberapa Catatan

Kendati mendapat opini WTP, LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2016 mendapat beberapa catatan dari BPK  yakni terkait masih lemahnya sistem pengendalian  internal keuangan Pemprov Banten dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

“Pengelolaan aset konstruksi dan aset lainnya di bidang pengadaan. Kemudian pembayaran tenaga kerja sukarela (TKS) sebanyak 6.033 orang yang membebani Pemerintah Provinsi Banten,” kata Anggota V BPK RI Perwakilan Banten Ismiatun.

Selain itu, hal lain yang masih menjadi temuan BPK yakni kelebihan pembayaran pada belanja promosi dan publikasi pada sekretariat DPRD Banten. “Belanja perjalanan dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Banten dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pembangunan RSUD Banten,” kata dia.

Usai paripurna istimewa Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan menutup ruang-ruang korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi Banten. Sebab, menurut Wahidin opini WTP tidak menjamin tidak  adanya korupsi.

“WTP hanya bersifat administrasi keuangan, kita akan tingkatkan tidak ada celah dan ruang-ruang yang berpotensi korupsi,” tegas  Wahidin.

Wahidin mengapresiasi penyelenggara pemerintah Provinsi Banten terutama pengelola keuangan.

“Penilaian itu berkaitan dengan kinerja kita, Gubernur harus melakukan upaya-upaya peningkatan,” kata Wahidin.

WH menegaskan, dirinya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten akan mempertahankan  opini tersebut, sebab menurutnya, perolehan poin tersebut merupakan keberuntungan bagi dirinya.

“Baru seminggu dilantik, dapat opini WTP. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan selama kami menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,” pungkasnya.

Wahidin Halim merasa beruntung atas raihan opini tersebut. Menurutnya, raihan opini merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintahan di Provinsi Banten.

“Beruntung saya, ini hasil kerja teman-teman yang ada di sekretariat, dinas, pelaksana teknis yang melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, saya hanya finishing touch aja,” ujar WH

Kinerja Tim

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta menegaskan opini  WTP yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah hasil kinerja para perangkat daerah yang baik.

“Saya Sekdanya, komandannya saya, enggalah, masa sih, duitnya dari mana,” kata Ranta merespon pertanyaan wartawan terkait praktik suap dalam pemberian opini WTP seperti yang terjadi di Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Ia mengatakan, persoalan aset menjadi hal utama dalam mendapatkan opini terebut, sebab menurutnya, jika persoalan aset tidak beres atau belum ada progres, opini WTP tidak akan diperoleh Pemrov Banten.

“Yang penting kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)   untuk bekerja lebih keras dalam rangka tertib administrasi karena mempertahankan akan lebih sulit,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menegaskan, opini WTP tersebut merupakan hasil dari kinerja Pemprov yang  baik dalam hal laporan keuangan. Karena itu ia meminta kepada OPD untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan administrasi keuangan daerah.

“Itu yang perlu dimaksimalkan, saya bersama Pak Gubernur akan memaksimalkan keuangan daerah harus berjalan dengan baik. Saya akan memaksimalkan amanat UU itu untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD, khususnya pads tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait