Tim Hukum WH-Andika Menilai Rano-Embay Tidak Memiliki “Legal Standing”

Share
Ilustrasi-Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta

JAKARTA, VerbumNews.com – Tim kuasa hukum  pasangan calon Gubernur dan  calon Wakil Gubernur Banten  nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy (WH-Andika) selaku pihak terkait dalam gugatan sengketa perselisihan perolehan suara Pilkada Banten di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pemohon dalam hal ini pasangan calon nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Embay) tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk  mengajukan gugatan Pilkada Banten. Karena itu, tim kuasa hukum pasangan WH-Andika meminta MK menolak gugatan pemohon Rano-Embay.

Hal tersebut terungkap pada sidang lanjutan sengketa perselisihan perolehan suara Pilkada Banten dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon KPU Banten dan pihak terkait tim kuasa hukum WH-Andika, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/03/2017).

Sidang dimulai pukul  13.00 WIB dipimpin hakim MK  Anwar Usman dan tiga orang hakim lainnya yakni Manahan Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna  memeriksa perkara No 45/PHP.GUB-XV/2017  tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.

Tim kuasa hukum pasangan WH-Andika   Syarief Hidayatullah dan Ramdan Alamsyah mengatakan ketentuan yang mengatur   legal standing  sudah dituangkan dalam  pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan soal ambang batas. Bagi provinsi dengan jumlah  penduduk 6 juta  jiwa sampai dengan  12 juta jiwa adalah satu  persen  dari suara sah yang dapat mengajukan gugatan ke MK.

Sementara penduduk Banten adalah 11 juta jiwa lebih. Sedangkan satu persen  dari jumlah suara sah sebanyak  4.714.605 berdasarkan  hasil rekapitulasi penghitungan suara  yang ditetapkan oleh KPU Banten dalam Pilkada Banten  sebanyak 47.146 suara. Sementara selisih suara yang diperloleh pihak terkait WH-Andika mengungguli  pemohon Rano-Embay  sejumlah  89.890 atau 1,89 persen.

Oleh karena itu, kata Syarief,  majelis hakim MK  harus  menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon yakni Rano-Embay melalui kuasa hukumnya Sirra Prayuna. “Bagi kami  tidak ada alasan yang cukup bagi hakim yang mulia untuk menerima gugatan pemohon,” ujar Syarief.

Hal senada diucapkan pula oleh Ramdan Alamsyah. “Ketentuan ambang batas itu sesuai dengan Peraturan MK. Saya yakin hakim MK  tidak akan melanggar ketentuan yang mereka buat sendiri,” ujar Ramdan.

Menurut Ramdan, hakim MK tentu tidak akan mau merusak ketentuan yang sudah ada. “Gugatan yang disampaikan pemohon (Rano-Embay), saya nilai mengada-ada karena sudah tidak memenuhi legal standing tapi tetap memaksakan untuk menabrak ketentuan yang sudah ada,” ujar Ramdan.

Setelah mendengarkan jawaban pihak termohon dalam hal ini KPU Banten dan pihak terkait dalam hal ini WH-Andika, hakim Anwar Usman mengesahkan bukti-bukti   yang diajukan pihak termohon KPU Banten dan pihak terkait WH-Andika. Ikut pula disahkan bukti tambahan yang diajukan oleh pihak pemohon.

“Sidang berikutnya, kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait agar menunggu pemberitahuan dari panitera,” ujar  Hakim Anwar Usman.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait