Terkait Seleksi Anggota DRD Banten, Rano Karno Dinilai Tidak Konsisten

Share
Gubernur Banten Rano Karno
Gubernur Banten Rano Karno

SERANG, VerbumNews.com– Kebijakan Gubernur Banten Rano Karno melakukan seleksi anggota Dewan Riset Daerah (DRD) secara tertutup menuai kritikan. Kritikan itu dilontarkan oleh sejumlah kalangan di Banten karena apa yang disampaikan Rano Karno tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Rano Karno dinilai tidak konsisten dengan perkataannya untuk melakukan seleksi anggota DRD secara terbuka.

Bahkan dalam proses perekrutan anggota DRD Banten periode 2016-2018 tidak terlihat adanya tim seleksi (timsel) atau panitia seleksi (pansel). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Ajak Muslim, berusaha menutup rapat-rapat dari media terkait proses perekrutan anggota DRD Banten.

Untuk diketahui, Gubernur Rano Karno Rabu (24/02/2016) pagi melantik 15 anggota DRD Banten di Pendopo Gubernur. Kelimabelas anggota DRD itu yakni Mohammad Masduki, Abdul Hamid, Rahman Syahputra, Ahmad Supena, Dodi Nandika, Rapih Herdiansyah, Egi Djanuaswati, Firman Hadiansyah, Ginanjar Hambali, HMS Suhari, Jaenal Abidin, Muhamad Turizal Husen, Nanik, Rully Amrullah, dan MA Tihami.

Sejumlah kalangan menilai komposisi anggota DRD Banten sarat dengan kepentingan hasil politisasi dan lobi-lobi di tingkat elit, dan tidak mempertimbangkan kepakaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

“Pemprov Banten mengajarkan hal yang kurang baik. Anggota DRD yang dilantik Gubernur Banten Rano Karno, Rabu (24/02/2016) sarat dengan kepentingan. Saya menduga, anggota DRD yang dilantik itu adalah tim sukses penguasa saat ini. Banyak akademisi di Banten yang mampu melakukan riset pembangunan di Banten, seharusnya utamakan putera daerah,” ujar Eko Supriatna, akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Rabu (24/02/2016).

Senada, aktivis Forum Pemuda Peduli Masyarakat (FKPPM) Banten yang tidak mau ditulis namanya menilai, dari awal rekrutmen anggota DRD oleh Balitbangda Banten tidak transparan. Dia menyesalkan seleksi yang dilakukan tidak berdasarkan profesionalisme dan akuntabilitas.

“Ini strategi penguasa untuk mengakomodir orang terdekat gubernur saja. Terbukti dengan terdapat satu dari 15 anggota DRD orang Sumatera Utara. Bukankah banyak stok akademisi di Banten,” tegasnya.

Secara terpisah, Suparta, aktivis Pemuda Muhammadiyah Banten, meragukan kinerja DRD periode 2016-2018 baru dilantik Gubernur Banten Rano Karno. Lebih dari itu, ia tidak menghendaki jika DRD digunakan untuk kepentingan politik Rano Karno.

“Kami meragukan kenirja DRD periode 2016-2018. Mereka sepertinya lahir atas kepentingan golongan, bukan berbasis kebutuhan riset untuk kemajuan Banten. Jangan-jangan mereka hanya sekadar menjadi stempel kepentingan Gubernur Banten saja,” tegasnya.
Ia menilai proses perekrutan anggota DRD oleh Balitbangda Banten yang dilakukan secara tertutup, sebagai strategi untuk

mengakomodir orang-orang tertentu yang punya kedekatan dengan Rano Karno. “Saya menyesalkan perekrutan tidak dijalankan atas prinsip profesionalitas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait