Terbitkan Surat Perintah Penangkapan, KPK Datangi Kediaman Setya Novanto

Share
Sejumlah personel Brimob melakukan penjagaan secara ketat di sekitar kediaman tersangka kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto, yang terletak di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, ketika penyidik KPK mendatangi rumah itu untuk melakukan pencarian terhadap Setya Novanto, Rabu (15/11/2017) malam.

JAKARTA, VERBUMNEWS.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penangkapan terhadap tersangka kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP), Setya Novanto. Tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) malam.

Hari Rabu (15/11/2017)  seharusnya Setya Novanto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi E-KTP tapi Setya Novanto melalui pengacaranya menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

“Saya tanyakan ke dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (15/11/2017).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK sudah berada di rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII untuk membawa Setnov ke Gedung KPK.

Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Setnov kooperatif untuk dibawa ke KPK.

“Mestinya strateginya seperti itu (dilakukan penahanan) jangan periksa tersangka di awal, tapi sudah jelang akhir, biar cepat, tahan, lalu pelimpahan,” ungkap Alexander.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

Padahal alasan imunitas yang diatur dalam pasal 224 UU MD3 terkait dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain dan terkait izin Presiden, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait