Skandal Bank Banten Bukti Kegagalan Rano Karno sebagai Gubernur

Share
Gubernur Banten Rano Karno
Gubernur Banten Rano Karno

SERANG, VerbumNews.com-Skandal  suap Bank Banten yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar HM Hartono dan Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten FL Tri Satrya Santosa serta mantan Direktur Utama (Dirut) PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol, merupakan salah satu bukti kegagalan Rano Karno sebagai gubernur Banten.

Dikatakan bahwa, kasus suap itu tidak akan terjadi jika  Gubernur Banten Rano Karno mampu mengarahkan dan mengontrol kinerja Ricky Tampinongkol yang ditugaskan untuk menahkodai PT BGD sekaligus membentuk Bank Banten.

“Ketidakhati-hatian Gubernur Banten Rano Karno dalam memilih Dirut PT BGD akibatnya sangat fatal. Rikcy Tampinongkol ditunjuk oleh Gubernur Banten Rano Karno  untuk menduduki jabatan sebagai Dirut PT BGD. Ketika Dirut PT BGD melakukan tindakan tercela, maka Gubernur Banten Rano Karno terkena  dampaknya karena salah dalam menentukan orang untuk memegang tanggungjawab penting di PT BGD,” tegas Direktur Eksekutif  Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALLIP) Uday Suhada, Kamis (07/04/2016).

Menurut Suhada, sebagai Dirut PT BGD, Ricky Tampinongkol pasti selalu melaporkan setiap perkembangan proses pembentukan Bank Banten ke Gubernur Banten Rano Karno. Sebagai gubernur, seharusnya Rano Karno mengawasi dan mengikuti setiap perkembangan proses pembentukan Bank Banten dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, kasus Bank Banten harus diakui merupakan bagian dari kegagalan Rano Karno sebagai Gubernur Banten.

Suhada menegaskan, kasus suap Bank Banten menyebabkan proses pembentukan Bank Banten menjadi mandek. Sementara dana yang telah digulirkan ke PT BGD sudah mencapai ratusan miliar. Bahkan bunga deposito dari dana sebesar Rp 314,16 miliar untuk penyertaan modal Bank Banten yang telah digulirkan pada tahun 2013 tidak jelas penggunaannya.

“Kalau melihat dari waktu yang tersisa, pembentukan Bank Banten tidak mungkin terealisasi. Kasus suap Bank Banten masih bergulir di ruang sidang Tipikor PN Serang. Sementara kasus lainnya yakni terkait dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) yang dilakukan oleh PT BGD dengan sejumlah perusahaan yang diduga merugikan keuangan negara belum disentuh aparat hukum. Dana bunga deposito dari penyertaan modal Rp314,16 miliar pada tahun 2013 juga belum diusut. Keberadaan PT BGD menjadi malapetaka bagi APBD Banten. Bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab seorang kepala daerah dalam hal ini Gubernur Banten Rano Karno. Ini sebuah kegagalan yan besar,” tegasnya.

Suhada mengatakan, Rano Karno begitu ngotot untuk merealisasikan pembentukan Bank Banten karena sudah diamanatkan dalam RPJMD Banten 2012-2017. Namun, proses pembentukan Bank Banten itu pada akhirnya melahirkan persoalan selain kasus suap, yakni penyalahgunaan dana penyertaan modal untuk Bank Banten oleh para pejabat di PT BGD.

“Benar bahwa dana penyertaan modal itu masih utuh, namun dana itu telah didepositokan oleh PT BGD dan bunga deposito tidak jelas peruntukkannya. Gubernur Banten Rano Karno harus meminta pertanggungjawaban PT BGD terkait penggunaan dana tersebut karena dana tersebut bersumber dari uang rakyat,” ujarnya.

Suhada menegaskan, Rano Karno sendiri pernah menyatakan bahwa kalau Bank Banten gagal itu sama artinya Rano Karno gagal sebagai gubernur.

“Bank Banten sudah jelas gagal. Kalau melihat waktu yang tersisa tidak mungkin untuk merealisasikan pembentukan Bank Banten. Rano Karno termakan oleh omongannya sendiri,” tegasnya.

Berdasarkan catatan VerbumNews.com, Gubernur Banten Rano Karno pernah  menyatakan dirinya gagal sebagai gubernur jika pembentukan Bank Banten gagal.

Pernyataan tersebut disampaikannya  pada tanggal 22 Desember 2015 lalu,  ketika  mengkritisi pimpinan DPRD Banten yang secara sepihak menggulirkan rencana pembatalan pendirian Bank Banten atas dasar second opinion dari tokoh masyarakat dan pakar perbankan, tanpa konsultasi dengan eksekutif.

Dia mengimbau lembaga legislatif untuk memperhatikan amanat Peraturan Daerah (Perda) Banten yang telah disahkan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2012-2017 dan Perda tentang Pembentukan Bank Banten.

“Kita hanya melaksanakan amanat Perda. Keinginan pembentukan Bank Banten bukan keinginan Rano secara pribadi. Kalau dewan tidak setuju, batalkan Perda. Tapi ingat, dalam penetapan Perda ada dua unsur, dewan dan pemerintah. Jika pemerintah tidak mendukung tidak bisa,” tegas Rano pada saat itu.

Menurut Rano yang memiliki wewenang untuk menghentikan pembentukan Bank Banten adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KPK yang telah berkonsultasi dengan OJK saja, lanjut Rano, membolehkan pendirian Bank Banten dilanjutkan.

“Apa dasarnya second opinion dijadikan alasan untuk menunda pembentukan Bank Banten? Tidak ada alasan gagal, uangnya sudah disediakan, jika tidak berhasil saya gagal sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari internal Pemprov Banten, kelanjutan proses pembentukan Bank Banten hingga saat menjadi tidak jelas. Pemprov Banten sendiri tidak berani melanjutkan proses pembentukan Bank Banten karena tidak mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri sendiri pernah memberi sinyal  setuju untuk melanjutkan pembentukan Bank Banten tersebut. Namun, pihak Kemendagri sendiri tidak mengeluarkan persetujuan secara tertulis sehingga Pemprov Banten tidak berani melanjutkan pembentukan Bank Banten.

Penulis: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait