Sebanyak 90.372 Narapidana di Seluruh Indonesia Dapat Remisi

Share
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly (kiri) didampingi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (kanan) saat acara pemberian remisi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 yang dipusatkan di Lapas Anak Tangerang, Kamis (17/08/2017).

TANGERANG, VERBUMNEWS.COM– Sebanyak 92.867 tahanan yang berada di Lapas seluruh Indonesia diberikan remisi pada  HUT Kemerdekaan RI ke- 72 ini.

“Total ada 90.372 orang yang mendapat remisi umum I atau hanya pengurangan masa tahanan dan masih menjalani sisa tahanan. Dan yang mendapat remisi umum II atau langsung bebas adalah sebanyak 2.444 orang,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly pada acara pemberian remisi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  tahun 2017 yang dipusatkan di Lapas Anak Tangerang, Kamis (17/08/2017).

Yassona mengatakan,  narapidana di seluruh Lapas di  Provinsi Banten sebanyak 3.133 orang   yang  mendapat remisi. Para narapidana yang mendapat remisi itu terdiri atas remisi umum I sebanyak 2.998 orang dan remisi umum II atau langsung bebas sebanyak 135 orang.

Yassona menjelaskan  para warga binaan yang mendapat remisi bebas,  bisa kembali ke masyarakat tanpa harus ada embel – embel mantan narapidana. Remisi ini juga sebagai hak mereka untuk kembali ke masyarakat.

“Jadi saat keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka bisa langsung berbaur dengan masyarakat dengan segala kemampuan yang sudah kami bina selama ini,” ujarnya.

Acara pemberian remisi tersebut dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan dan lomba khas HUT Kemerdekaan RI yang diikuti oleh warga binaan LP Anak Tangerang.  Pada kesempatan yang  sama Menteri Hukum dan HAM meresmikan Museum Pemasyarakatan di salah satu gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda di LP tersebut. Sejumlah peralatan yang pernah digunakan di LP tersebut sejak pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dipajang di mueum tersebut untuk dipamerkan kepada pengunjung.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy  yang ikut hadir pada acara tersebut  mengaku pihaknya kini tengah mendorong kabupaten/kota di Banten untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda)  tentang bantuan hukum kepada warga miskin. Dengan dimilikinya perda tersebut oleh kabupaten/kota, kata dia, akan semakin banyak warga miskin di Banten yang memiliki persoalan hukum akan terbantu.

“Saya mendapatkan laporan, saat ini telah ada 4 kabupaten/kota di Banten yang udah memiliki perda tersebut. Kepada yang belum, pemprov saat ini tengah melakukan upaya untuk mendorong dimilikinya perda tersebut,” kata Andika.

Andika mengatakan, Pemprov Banten sendiri sudah memiliki perda terkait itu, yakni Perda 3/2014 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin. Dengan perda terebut, setiap masyarakat miskin di Banten yang tersangkut hukum, bisa meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Banten yang sudah memiliki akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait