Revisi Perda RTRW Banten untuk Mendorong Pembangunan di Wilayah Selatan

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (kanan) didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina (kiri) pada saat menghadiri rapat evaluasi perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Banten di Kementerian Dalam Negari (Kemendagri), di Jakarta, Kamis (10/08/2017).

JAKARTA, VERBUMNEWS.COM– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang memberikan perhatian khusus terhadap revisi atau perubahan  Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 dengan penekanan pada kepentingan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayah selatan dan utara.

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030  tersebut,  saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dalam perubahan Perda RTRW ini, diatur juga mengenai   tata ruang wilayah  untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan baru di Banten, terutama di selatan yang kaitannya dengan upaya untuk menekan kesenjangan wilayah selatan dan utara Banten. Saya  dan Pak Gubernur Wahidin Halim  sangat  concern dengan perubahan Perda ini,” ujar Wakil Gubernur Banten  Andika Hazrumy yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Banten Hudaya Latuconsina, usai rapat  dengan pejabat Kemdagri dengan agenda Evaluasi Perubahan Perda Nomor  2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030 di Jakarta, Kamis (10/08/2017).

Rapat tersebut menindaklanjuti pengajuan Pemprov Banten kepada Kemendagri untuk mengevaluasi perubahan Perda tersebut,  setelah perubahan Perda tersebut disahkan DPRD Banten pada Juli 2017  lalu. Tahap evaluasi Kemendagri ini merupakan tahapan  sebelum Perda tersebut disahkan menjadi produk hukum untuk selanjutnya diterapkan.

Turut hadir dari Pemprov Banten mendampingi Wakil Gubernur  Andika yakni  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Hadi Suryadi dan Kepala Biro Hukum, Agus Mintono.

Andika mengatakan, sasaran akhir dari perubahan Perda RTRW adalah, pertumbuhan ekonomi di Banten. Hal itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Banten yang baru yakni RPJMD 2017-2022, dimana termuat visi-misi pembangunan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin-Andika.

“Revisi terkait tata ruang  untuk infrastruktur  dalam rangka  menjawabi  kebutuhan jaringan jalan baru dengan segala penunjangnya seperti permukiman atau kawasan baru. Hal ini pada gilirannya  akan memicu pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitar jaringan jalan baru tersebut. Di wilayah selatan Banten,  hal seperti ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina  menambahkan, secara umum perubahan Perda RTRW Banten  merupakan keharusan untuk  menyesuaikan  dengan aturan pemerintah pusat tentang RTRW nasional yang baru, lalu juga dengan RTRW daerah perbatasan Banten yang juga ikut berubah seiring dengan perubahan RTRW nasional tersebut.

“Ini juga merupakan penyesuaian dengan kebijakan baru pemerintah pusat tentang ketersediaan pangan, dimana pemerintah pusat menambah kawasan-kawasan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan cadangan pangan nasional,” kata Hudaya.

Hudaya  menjelaskan, sekitar 11 persen substansi perubahan pada Perda  RTRW Banten yang kini tengah dievaluasi oleh Kemendagri tersebut  dengan titik penekanannya  menyangkut perubahan RTRW  di daerah selatan Banten.  Menurut Hudaya, substansi perubahan sebesar itu didominasi di wilayah selatan. “Di sana misalnya adanya perubahan kawasan peruntukkan hutan dan perkebunan menjadi kawasan pertanian dan infrastruktur dan permukiman,” jelasnya.

Sementara itu dalam paparan Kemdagri, pada saat pembukaan rapat, yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Bangsa,  Nyoto Suwigyono ditegaskan bahwa kedudukan Perda RTRW Banten hasil perubahan tersebut sangat kuat terhadap RTRW kabupaten/kota di Banten.

Nyoto mengatakan  semua peruntukan kawasan yang sudah diatur pemerintah kabupaten/kota di Banten harus disesuaikan dengan RTRW Banten hasil perubahan. “Dalam hal RTRW kabupaten/kota belum disesuaikan, maka peruntukkan kawasan mengacu kepada RTRW provinsi hasil perubahan ini,” katanya.

“Jadi untuk yang nantinya penggunaan lahan oleh pemilik ternyata tidak sesuai RTRW provinsi hasil perubahan, karena mereka mengacu kepada RTRW kabupaten/kota setempat sebelumnya,  maka aturannya harus dibuat bahwa ada rekayasa-rekayasa peralihan penggunaan lahan. Jika rekayasa tidak dapat dilakukan karena berbagai hal, maka pemerintah setempat wajib melakukan penggantian lahan tersebut secara layak kepada pemilik,” kata Nyoto menambahkan.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait