Rano Karno Wacanakan Alih Fungsi Rumah Dinas Gubernur Jadi Pusat Galeri Lukisan

Share
Rumah Dinas Gubernur Banten
Rumah Dinas Gubernur Banten

SERANG, VerbumNews.com-Gubernur Banten Rano Karno kembali mewacanakan alih fungsi rumah dinas gubernur Banten yang terletak di belakang Pendopo Lama Gubernur Banten, untuk dijadikan galeri lukisan.

Hal tersebut disampaikan Rano, ketika audiensi dengan Dewan Kesenian Banten di ruang kerjanya, di Serang, Kamis (18/02/2016).

Gedung Pendopo Lama, yang terletak di Jl KH Syam,un Nomor 5, Kota Serang telah dialihfungsikan menjadi Museum Negeri Banten. Padahal dalam konsep lamanya, Gedung Pendopo Lama tersebut dijadikan gedung negara untuk menerima tamu-tamu penting. Keberadaan Museum Negeri Banten itu tentu akan mengganggu keberadaan rumah dinas gubernur yang terletak di belakangnya. Sebab, akses jalan menuju rumah dinas disatukan dengan jalan menuju Museum Negeri Banten.

Rumah dinas tersebut dibangun pada saat Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang saat ini sudah diberhentikan dari jabatan gubernur karena tersangkut kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Rumah dinas tersebut dibangun dengan anggaran Rp23 miliar dan belum pernah ditempati. Kalau rumah dinas itu dijadikan museum, berapa puluh miliar lagi yang harus dianggarkan oleh Pemprov Banten untuk membangun rumah dinas gubernur yang baru. Rumah dinas gubernur tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemprov Banten dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Ketika gubernur dan wakil gubernur baru terpilih pada pemilihan gubernur 2017, rumah dinas tersebut pasti harus ditempati karena tidak bisa dianggarkan ulang pada APBD dan tidak bisa mengontrak atau menyewa rumah di luar karena sudah ada rumah dinas. Sementara di depan rumah dinas itu ada museum dan setiap hari orang berlalu lalang. Ini jelas sangat menggangu keberadaan rumah dinas gubernur.

Untuk diketahui, rumah dinas tersebut sempat rusak begitu selesai dibangun pada tahun 2012 lalu, di mana plafon di bagian teras depan dan belakang serta bagian samping rumah tersebut bolong akibat terkena tetesan air hujan dari atap yang bocor.

Kemudian pihak pelaksana proyek pembangunan rumah dinas tersebut memperbaiki plafon yang rusak tersebut. Sejak tahun 2012 hingga saat ini rumah dinas gubernur tersebut dibiarkan mubazir dan tidak terawat sehingga bukan hanya plafon bagian depan yang rusak tetapi plafon di bagian dalam rumah dinas tersebut sudah mulai keropos dan bolong.

Proyek pembangunan rumah dinas gubernur Banten sejak awal terbukti hanya bertujuan menghamburkan anggaran. Sebab, rumah dinas tersebut tidak pernah digunakan dan ironisnya Gubernur Banten pada saat itu, yakni Ratu Atut Chosiyah memilih untuk menempati rumah pribadinya di Jl Bhayangkara di Kota Serang yang disewa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari dana APBD senilai Rp 250 juta per tahun.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penggunaan APBD 2012, BPK RI Perwakilan Banten sudah merekomendasikan agar rumah dinas tersebut segera ditempati oleh gubernur. Namun faktanya, hingga Ratu Atut Chosiyah ditahan KPK 20 Desember 2013 lalu, rumah dinas tersebut tidak ditempati dan dibiarkan kosong. Bukan hanya itu, ketika Rano Karno diangkat menjadi Gubernur Banten sejak Agustus 2015 lalu, rumah dinas tersebut tidak ditempati. Rano Karno memilih untuk tetap menempati rumah dinas wakil gubernur. Rumah dinas tersebut merupakan aset Pemprov Banten dan seharusnya dirawat. Namun, faktanya dibiarkan mubazir dan tidak terawat sehingga plafon bagian dalamnya hancur.

Berdasarkan data yang diterima, berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2011 lalu, untuk pembangunan fisik rumah dinas gubernur Banten senilai Rp 16,14 miliar. Selain itu untuk anggaran interior rumah dinas senilai Rp 5.998.700.000. Di luar anggaran interior, terdapat anggaran khusus untuk pengadaan CCTV sebanyak dua unit senilai Rp 200 juta.

Bukan hanya itu, sejumlah alokasi anggaran lain yang sudah terserap untuk rumah dinas gubernur tersebut yakni pakan rusa untuk rumah dinas gubernur senilai Rp 45 juta, obat-obatan untuk hewan rusa senilai Rp 45 juta, kebersihan taman rusa Rp 59,004 juta, pemindahan hewan rusa dari penangkaran ke rumah dinas gubernur Rp 50 juta.

Anggaran untuk pemeliharaan rusa ini diduga fiktif, karena di sekitar rumah dinas tidak ada pemeliharan rusa.
Gubernur Rano Karno ketika menerima rombongan Dewan Kesenian Banten, mengaku pernah meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten Opar Sohari untuk menjadikan rumah dinas gubernur Banten di area Pendopo Lama, yang tidak ditempati, menjadi pusat galeri lukis Banten.

“Makanya saya sudah bilang ke Kadis yang baru (Opar Sohari). Itu rumah dinas Gubernur yang tidak dipakai-pakai coba dijadikan galeri. Itu rumah tidak ada dapur, bagaimana gubernur mau tinggal di sana. Bikin di sana pusat galeri,” kata Rano.

Rano mengakui bahwa Pemprov Banten sudah merencanakan pemindahan instansi yang masih berkantor di kawasan tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Hanya saja itu membutuhkan waktu,” ujar Rano Karno.

Sementara itu, Dewan Kesenian Banten Banten menyampaikan sembilan permintaan kepada Gubernur Banten Rano Karno. Salah satu permintaan DKB yaitu perubahan nama dan alih fungsi area eks Pendopo Gubernur Banten menjadi Taman Budaya Banten.

Ketua Umum Dewan Kesenian Banten Chavchay Syaifullah menjelaskan bahwa Provinsi Banten masih menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang belum memiliki taman budaya. Padahal Provinsi Banten memiliki begitu banyak jenis kesenian baik seni modern maupun tradisional.

Sayangnya, wadah untuk menampung kreativitas seniman di Banten, menurut dia, masih tercecer dan belum menemukan tempat yang strategis dan mudah dijangkau publik. Hal ini menurut Chavchay menjadi dilematis ketika Provinsi Banten sendiri dipimpin oleh seorang seniman, seperti Rano Karno.

“Taman budaya tersebut nantinya akan menjadi wahana peningkatan kreativitas seni budaya masyarakat Banten,” ujar Chavchay saat audiensi pengurus Dewan Kesenian Banten dengan dengan Gubernur Rano Karno di ruang kerja Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (18/02/2016).

Cavchay menjelaskan, yang dimaksud dengan Taman Budaya Banten tersebut bukan mengubah fungsi bangunan yang telah ada. Tapi label Taman Budaya Banten tersebut hanya sebagai nama area dan aktivitas kesenian di dalamnya. “Jadi ini lebih pada penamaan areanya, bukan mengubah bangunan yang ada di dalamnya,” tegas dia.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Banten Rano Karno menyambut baik usulan tersebut..“Kalau pendopo itu bisa dijadikan Taman Budaya itu lebih bagus. Saya pun mengapa ngotot membuat museum di sana, karena satu-satunya provinsi di Jawa yang tidak memiliki museum itu Provinsi Banten. Padahal secara kultur, sejarah Banten sangat luar biasa,” ujar Rano.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait