Putra Mantan Bupati Serang Ikut Menikmati Pengerukan Pasir Laut di Perairan Banten?

Share
Kapal Keruk Vox Maxima
Kapal Keruk Vox Maxima

SERANG, VerbumNews.com– Pengerukan pasir laut, di mana pun di dunia pasti membawa dampak negatif terhadap lingkungan khususnya biota laut. Hal ini tentu tidak bisa dihindari, karena pengerukan pasir laut dengan menggunakan kapal keruk, pasti akan merusak terumbu karang tempat ikan dan makhluk laut lainnya hidup. Karena itu, para pengusaha penambangan pasir laut diwajibkan untuk melakukan reklamasi lokasi-lokasi yang menjadi titik koordinat penambangan pasir laut.

Di wilayah Provinsi Banten sendiri, persoalan penambangan pasir laut mulai ramai dibicarakan sejak tahun 2003, ketika PT Jetstar hadir di Perairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. PT Jetstar mengeruk pasir laut dari Perairan Lontar kemudian dijual ke Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

Sepanjang perjalanan aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT Jetstar, sejumlah kelompok nelayan setempat telah melakukan aksi penolakan berkali-kali, karena masyarakat nelayan merasa dirugikan akibat aktivitas penambangan tersebut. Para nelayan mengalami kesulitan melaut. Tangkapan ikan menurun drastis.

Namun, aksi penolakan masyarakat nelayan tidak membuahkan hasil. Aktivitas penambangan pasir laut terus berlangsung karena PT Jetstar mengantongi izin resmi dari Bupati Serang.

Penambangan pasir itu dilakukan oleh PT Jetstar, berdasarkan izin pertambangan pasir laut di lepas Pantai Lontar melalui SK Bupati No. 540/-kep-Huk 2003 tertanggal 21 Januari 2003. Sejak saat itu, kapal tongkang penambang pasir milik PT Jetstar mulai beroperasi di wilayah zona tangkap nelayan Lontar.

Semenjak diterbitkannya SK tersebut, warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten kerap melakukan aksi penolakan atas izin dan dampak yang dihasilkan penambangan pasir tersebut. Ini diakibatkan oleh rusaknya ekosistem pantai dan berdampak pada penghasilan para nelayan.

Hingga pada akhirnya, gelombang protes yang dilakukan para nelayan pada tanggal 1-2 September 2012 lalu, berujung pada penembakkan yang dilakukan oleh oknum pihak Pol Airud (Polisi Air dan Udara) terhadap tiga nelayan setempat dan melakukan tindakan represif lainnya untuk melindungi penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Jetstar. Kejadian tersebut membuat amarah masyarakat memuncak.

Masyarakat pun mulai antipati terhadap PT Jetstar. Aksi protes masyarakat mulai membuahkan hasil dengan keluarnya keputusan penghentian sementara pertambangan pasir lewat surat Nomor : 540/02-Huk. BPTM/2013 PT. Jetstar, tertanggal 9 Januari 2013. Namun setelah sebulan penghentiannya, aktivitas penambangan pasir laut terus dilanjutkan seperti semula, tetapi muncul dengan bendera perusahaan baru.

Mungkin itu merupakan strategi yang dilakukan PT Jetstar, untuk menghindari amukan masyarakat nelayan Lontar. Pada saat itu muncul PT QPH Integritas adalah salah satu perusahaan pensuplai pasir laut untuk proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK). Tahun 2012 – 2013 PT QPH Integrasi bekerja sama dengan PT Anugrah Tirta Bumi (ATB) dan PT Banten Global Properti (BGP) dalam bidang penambangan Pasir Laut di sekitar Pulau Tunda Kabupaten Serang. Total penambangan pasir laut 12.862.808 m3.

Sedangkan untuk kegiatan di lapangan, seperti perizinan, keamanan dan pembagian Community Social Responbility (CSR), PT QPH Integritas bekerja sama dengan Koperasi Tirta Niaga Pantura pada periode 1 Nopember 2012 hingga 1 Agustus 2013. Dan periode 17 September – 31 Desember 2013 bekerja sama dengan tim Samsul Bahri dan Syahroni.

Tahun 2014 PT QPH Integritas di bidang penambangan pasir laut bekerja sama dengan PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS), masih di lokasi yang sama, sekitar Pulau Tunda Kabupaten Serang. Total penambangan pasir laut 2.000.000 m3. Sedangkan kegiatan di lapangan bekerja sama dengan tim Samsul Bahri dan Syahroni.

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa   PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS), merupakan perusahaan  milik putra bungsu  mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (ATN), yakni Eki Baihaki, yang pada tahun 2014 lalu terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Serang.

Bukan hanya itu, ada dua perusahan lainnya yang juga milik keluarga mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman, yakni PT Anugerah Tirta Bumi (ATB) dan PT Pandu Khatulistiwa (PK), yang bermain di penambangan pasir laut pada tahun 2013.

Ketiga perusahaan itu, sudah mulai beroperasi mengeruk pasir laut di Perairan Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, sejak tahun 2013, pada saat Ahmad Taufik Nuriman, sedang aktif menjabat bupati Serang. Jabatan Ahmad Taufik Nuriman sebagai Bupati Serang baru berakhir pada Juli 2015 lalu.

Karena itu sangat wajar ketika ada tudingan bahwa izin yang diberikan kepada perusahaan milik keluarga mantan Bupati Serang tersebut sarat dengan praktik KKN. Padahal, pada tahun 2012 dan 2013 sedang gencar aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok nelayan memprotes aktivitas pengerukan pasir laut yang dilakukan PT Jetstar di Perairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

Sumber VerbumNews.com di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Provinsi Banten, yang tidak mau namanya ditulis, Senin (28/03/2016)  menjelaskan, perizinan perusahaan penambangan pasir laut di Perairan Banten sebenarnya sudah bermasalah sejak di Kabupaten Serang. Seharusnya izin-izin tersebut dikaji ulang.

“Kami diwariskan persoalan terkait perizinan penambangan pasir laut dari Kabupaten Serang. Kami di bagian perizinan Provinsi Banten hanya melakukan perpanjangan saja. Izin lama tetap dari Kabupaten Serang. Kalau mau dilihat secara teliti, seharusnya izin-izin itu dikaji ulang. Kendati demikian kami tetap memperpanjang perizinan dan tidak sedikit pun ada upaya menghambat perpanjangan perizinan kecuali ada persoalan yang signifikan,” ujar sumber itu.

Sumber itu juga menjelaskan bahwa putra mantan Bupati Serang mengurus perpanjangan izin penambangan pasir laut menggunakan jasa orang lain bukan dirinya sendiri. “Kami tidak pernah bertemu langsung dengan putra mantan Bupati Serang itu dalam mengurus perpanjangan izin. Kami hanya bertemu dengan orang yang diutusnya untuk mengurus izin,” jelasnya.

Dia mengungkapkan ada satu perusahaan yang hingga saat ini tidak diproses perpanjangan izinnya yakni PT Jetstar, karena masih ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pihak PT Jetstar. Kewajiban yang dimaksud yakni terkait pembayaran pajak kepada negara. “Kalau pajaknya nunggak yah kita gak berani memperpanjang izinnya,” jelasnya.

Persoalan lain kata sumber itu yakni dialami oleh Koperasi Tirta Niaga Pantura. Izin koperasi tersebut belum dikeluarkan karena adanya persoalan status quo kepemilikan. Ada dua pihak yang saling mengklaim kepemilikan koperasi tersebut sehingga izinnya belum bisa dikeluarkan. “Kedua pihak  yang dimaksud adalah pihak putra mantan bupati Serang dan pihak H Endin Hafidin. Bagaimana mungkin kami mengeluarkan izin kalau kepemilikannya status quo,” ujarnya.

Menurutnya, proses perizinan atau perpanjangan izin itu sebenarnya sangat mudah, kalau seluruh berkas persyaratan terpenuhi dan tidak bermasalah. “Kalau seluruh berkas lengkap dan tidak ada persoalan, pasti diproses cepat,” ujarnya.

Secara terpisah, putra bungsu mantan Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman, yakni Eki Baihaki mengatakan seluruh perizinan penambangan pasar laut oleh PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS) sudah lengkap termasuk izin pengerukan dengan menggunakan Kapal Vox Maxima.

“Izin udah lengkap kang, termasuk Surat Izin Kerja Keruk (SKK),” ujar Eki singkat melalui layanan pesan singkat (SMS).

Namun Eki tidak mau menjawab ketika ditanya apakah PT Anugerah Tirta Bumi (ATB) dan PT Pandu Khatulistiwa (PK) juga miliknya dan keluarganya.

Pernyataan putra bungsu mantan Bupati Serang tersebut sebagai jawaban dari pernyataan Ketua LSM Paguyuban Assalam, Suryanto bahwa Kapal Vox Maxima tidak mengantongi SIKK dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam melakukan pengerukan pasir di Perairan Pulau Tunda.

Enam Perusahaan

Saat ini sedikitnya ada enam perusahaan yang bermain di bidang usaha penambangan pasir laut yakni PT Jetstar, PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS), PT Anugerah Tirta Bumi (ATB),  PT Pandu Khatulistiwa (PK), PT Moga Cemerlang Abadi (MCA)  dan Koperasi Tirta Niaga Pantura.

Ada  tiga kapal yang sedang melakukan pengerukan pasir laut di Perairan Banten yakni kapal milik PT Jetstar, kapal Vox Maxima berbendera Belanda yang dipakai PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS), dan Kapal Queen of The Netherlands berbendera Belanda,  yang digunakan oleh PT Moga Cemerlang Abadi (MCA) dan Koperasi Tirta Niaga Pantura.

Khusus untuk Kapal Queen of  The Netherlands digunakan oleh dua perusahaan yakni PT Moga Cemerlang Abadi dan Koperasi Tirta Niaga Pantura. Koperasi Tirta Niaga Pantura telah melakukan uji coba pengerukan pasir dan saat ini berhenti beroperasi sambil menunggu perpanjangan izin koperasi yang tengah diproses di lembaga perizinan Provinsi Banten.

Kalau mengacu pada peraturan pertambangan, satu kapal keruk tidak boleh digunakan oleh dua perusahaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kapal Queen of The Netherlands, telah menyalahi aturan.

Berdasarkan pengamatan, dua kapal asing pengeruk pasir laut terlihat mondar-mandir di Perairan Pulo Tunda dan Perairan Cilegon. Kedua kapal asing tersebut adalah Kapal Vox Maxima dan Kapal Queen of  The Netherlands.

Kapal Vox Maxima sudah sejak Januari lalu beroperasi di perairan sekitar Pulo Tunda dengan perusahaan PT Hamparan Laut Sejahtera (HLS). Sedangkan Kapal Queen of The Netherlands beroperasi di Pulo Tunda dan Perairan Cilegon.

Menurut Dirpolair Polda Banten, Kombes Pol Imam Thobroni, kedua kapal asing pengeruk pasir laut terlihat lalu-lalang di Perairan Banten dan Teluk Jakarta. “Memang ada dua kapal asing, Vox Maxima dan Queen of The Netherlands yang mengeruk pasir laut Banten dan dibawa ke Teluk Jakarta,” ujar Imam,  belum lama ini.

Kapal Vox Maxima mengeruk pasir laut untuk PT  Hamparan Lau Sejahtera (HLS) dan Kapal Queen of The Netherlands mengeruk pasir laut untuk PT Moga Cemerlang Abadi (MCA). Sedangan Koperasi Tirta Niaga Pantura belum beroperasi hingga saat ini. “Kalau Kapal Vox Maxima atas nama PT Hamparan Laut Sejahtera  (HLS)  dan Kapal Queen of The Netherlands bekerja untuk PT Moga Cemerlang Abadi (MCA). Kalau Koperasi Tirta Niaga Pantura belum beroperasi,” jelas  Imam.

Namun ironisnya, dalam laporannya, Kapal Queen of The Netherlands yang beroperasi atas nama PT Moga Cemerlang Abadi (MCA) sedang melakukan survei lokasi, tapi kapal tersebut terlihat mondar-mondir beberapa kali. Aktivitas Kapal Queen of The  Netherlands yang mondar-mandir tersebut terlihat dari marine traffic. “Laporannya sih survei, tapi bolak-balik terus di Perairan Cilegon ke Teluk Jakarta,” ujar  Imam.

Bahkan, Imam mengancam akan menangkap Kapal Queen of The Netherlands kalau aktivitasnya tidak sesuai dengan laporannya. “Kalau tidak sesuai dengan laporannya, Kapal Queen of The Netherlands akan kami tangkap,” tegas Imam.

Pengawasan Lemah

Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di Perairan Banten (Perairan Pulo Tunda dan Perairan Cilegon) disebabkan karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten. Bahkan, Distamben Provinsi Banten sengaja membiarkan perusahaan penambangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir laut.

Sedangkan perusahaan yang jelas-jelas memiliki Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang dikeluarkan Kemenhub dan sedang melakukan proses perpanjangan izin di Distamben Provinsi Banten, malah dilarang melakukan penambangan.

“Distamben Provinsi Banten diskriminasi terhadap perusahaan penambangan. Perusahaan yang tidak ada izin diperbolehkan melakukan penambangan, tapi yang ada izin dan sedang proses perpanjangan malah tidak digubris,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paguyuban Assalam, Suryanto, Senin (28/03/2016).

Perusahaan yang sedang melakukan perpanjangan izin di Distamben Provinsi Banten adalah Koperasi Tirta Niaga Pantura. Dalam melakukan perpanjangan izin, Koperasi Tirta Niaga Pantura telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun Distamben Provinsi Banten tetap tidak mengeluarkan perpanjangan izin. “Ini jelas melanggar UU Minerba, kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, tidak ada alasan bagi Distamben Provinsi Banten, untuk menghalang-halangi,” tambah Suryanto.

Sementara itu, Kepala Distamben Provinsi Banten, Eko Palmadi, mengatakan bahwa pihaknya hanya diwariskan problematika penambangan pasir laut oleh Kabupaten Serang. “Kami diwariskan problematika penambangan pasir laut oleh Kabupaten Serang,” ungkap Eko.

Penulis: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait