Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Berbasis PBDT Mandiri

Share
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina.

Dalam kebijakan global Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2016-2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015, telah dilakukan kajian atas 17 goals, 169 target dan 240 indikator dalam SDGs yang pada dasarnya adalah target pembangunan nasional yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Jika dalam MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah angka kemiskinan, SDGs justru menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator atau zero goals.

Berdasarkan kebijakan SDGs di atas, Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dengan spirit dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: “Mewujukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” Semangat mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini telah dituangkan  dalam sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (Nawa Cita).

Dalam Nawacita 3 (Buku I RPJMN 2015-2019) terkait membangun  Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, ada tiga poin penting yang menjadi penekanan utama yakni peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antarwilayah terutama kawasan timur Indonesia dan penanggulangan kemiskinan.

Ada tiga strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin yakni perlindungan sosial sebagai bantalan, pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar (UU Sosial) dan pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif  dalam upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Memang harus diakui bahwa untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia diperlukan data yang valid dan akurat terkait  angka kemiskinan baik itu terkait jumlah rumah tangga kategori miskin, sangat miskin, hampir miskin  maupun jumlah individu kategori miskin, sangat miskin dan hampir miskin. Sebab,  kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, dan  sulit untuk mengukurnya. Karena itu diperlukan kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Presiden Jokowi telah memerintahkan semua kementerian untuk menggunakan data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) karena sudah dibuat dalam bentuk by name by address. Ini dilakukan agar tidak ada perbedaan data yang ada di setiap kementerian.

Apa  Itu Kemiskinan?

Kemiskinan adalah  kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Yang dimaksudkan dengan hak-hak dasar  yakni   terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan dua konsep yakni konsep kemiskinan makro dan konsep kemiskinan mikro.

Konsep kemiskinan makro adalah konsep yang dipakai BPS  dan juga beberapa negara lain dengan  menggunakan pendekatan  kebutuhan dasar (basic needs approach). Mengacu pada basic needs approach, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Konsep kemiskinan makro sasarannya geografis dan dilakukan tahunan sejak tahun 1976. Pengumpulan data kemiskinan makro  mengggunakan metodologi atau pendekatan kebutuhan pokok (basic needs approach) seperti pemenuhan kebutuhan makanan 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari plus non makanan.

Manfaat dari data  konsep kemiskinan makro ini bertujuan untuk perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan target geografis, serta melihat kinerja pembangunan dalam kaitan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan dari data kemiskinan  makro adalah tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung.

Sementara data kemiskinan mikro sasarannya adalah rumah tangga, dilakukan setiap tiga tahun sejak tahun 2005. Dari segi metodologi, data kemiskinan mikro menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada indeks multidimensi atau Proxy Means Test (PMT)  dari Rumah Tangga Miskin (variable non-moneter). Sumber data diambil dari Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindugan Sosial 2008 (PPLS08), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS2011)  dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu  (PBDT) 2015. Data menunjukkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (menurut kategori rumah tangga (Ruta),  rumah tangga sangat miskin (RTSM), sangat miskin (SM), hampir miskin (HM) atau rankingby name by address.

Manfaat dari konsep kemiskinan mikro sangat  berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Prorgam Keluarga Harapan  (PKH), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas), dsb)

PBDT Mandiri 2016 Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam RPJMD 2012-2017 telah menetapkan tujuh program prioritas pembangunan,  dan program prioritas pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina belum lama ini mengatakan, mengacu pada amanat RPJMD tersebut Pemprov Banten mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan.

Pada APBD 2014 anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi kemiskinan sebesar Rp601,847 miliar atau 7,64 persen dari total APBD 2014 sebesar Rp7,872 triliun. Selanjutnya pada APBD 2015, anggaran untuk menanggulangi kemiskinan sebesar Rp893,534 miliar atau 11,35 persen dari total APBD 2015 sebesar Rp9,151 triliun. Kemudian pada APBD 2016, alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp948,237 miliar atau 12,04 persen dari total APBD 2016 sebesar Rp8,811 triliun.

Hudaya menjelaskan, Pemprov Banten   pada tahun 2016 melakukan  PBDT Mandiri. Disebut mandiri, karena Pemprov Banten sendiri yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan di Banten dengan melibatkan 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan, agar data kemiskinan benar-benar akurat sehingga target  dan intervensi program  dalam rangka  menanggulangi  kemiskinan juga tepat sasaran.

Pemprov Banten memfokuskan PBDT Mandiri 2016 pada 27 desa/kelurahan kantong kemiskinan (zona merah) di wilayah Provinsi Banten. Kantong-kantong kemiskinan itu tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten yakni Kabupaten Pandeglang terdapat di Desa Tanjungan Kecamatan Cikeusik; Kabupaten Lebak terdapat di  Desa Margaluyu Kecamatan Sajira; Kabupaten Tangerang terdapat di Desa Kiara Payung Kecamatan Pakuhaji,  Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg dan Desa Pangkalan Kecamatan  Teluk Naga; Kabupaten Serang terdapat di Desa Batukuwung Kecamatan  Padarincang,  Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka, Desa Citasuk Kecamatan  Padarincang dan Desa Sukasari Kecamatan  Tunjung Teja; Kota Cilegon terdapat di Kelurahan Tamansari Kecamatan  Pulo Merak, Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan, Kelurahan  Deringo Kecamatan  Citangkil dan Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber.

Selanjutnya Kota Tangerang terdapat di Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari dan Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang; Kota Serang terdapat di  Kelurahan  Banten Kecamatan  Kasemen, Kelurahan  Warung Jaud Kecamatan  Kasemen, Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen, Kelurahan  Bendung Kecamatan Kasemen, Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan  Kasemen, Kelurahan  Unyur Kecamatan  Serang dan  Kelurahan  Kasunyatan Kecamatan  Kasemen.

Kemudian  untuk Kota Tangerang Selatan terdapat di  Kelurahan  Kedaung Kecamatan  Pamulang,  Kelurahan  Pondok Benda Kecamatan  Pamulang, Kelurahan  Pondok Cabe Ilir Kecamatan  Pamulang, Kelurahan  Pamulang Barat Kecamatan Pamulang dam Kelurahan  Sawah Kecamatan  Ciputat.

Menurut Hudaya, PBDT 2016 yang dilakukan secara mandiri oleh Pemprov Banten tentu tetap mengacu pada PBDT 2015  yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan BPS.  PDBT 2015 dijadikan data awal indikator/variable kemiskinan desa/kelurahan.

Hudaya menjelaskan 24 SKPD yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab PBDT Mandiri 2016 ini merekrut fasilitator pencacah lapangan (FPL) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk melakukan sosialisasi PBDT Mandiri 2016.  Masing-masing SKPD penanggungjawab diwajibkan membuat laporan rekapitulasi terkait jumlah individu/RTM dan rekomendasi intervensi program. Selanjutnya rekapitulasi akhir akan dilakukan Bappeda/Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)  Provinsi Banten.

“Progres RTS yang sudah diaksanakan PBDT 2016 di 27 desa/kelurahan Provinsi Banten per 8 Desember 2016 sudah mencapai 50 persen. Ada sebagian  SKPD yang belum selesai PBDT Mandiri 2016 untuk desa/kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya. Diharapkan pelaksanaan PBDT Mandiri 2016 akan lancar sesuai dengan target,” ujarnya.

Hudaya mengungkapkan, angka kemiskinan di Banten berdasarkan data BPS tahun 2015 sebesar 5,51 persen di bawah nasional sebesar 10,96 persen. Berdasarkan data per Maret 2016, angka kemiskinan di Provinsi Banten mengalami penurunan  dari 5,51 persen menjadi 5,42 persen.

Sementara angka  kemiskinan kabupaten/kota di Banten berdasarkan data BPS tahun 2015  yakni Kabupaten Pandeglang 9,50 persen; Kabupaten Lebak sebesar 9,17 persen; Kabupaten Tangerang sebesar 5,26 persen; Kabupaten Serang 4,87 persen; Kota Tangerang 4,91 Persen; Kota Cilegon 3,81 persen; Kota Serang 5,70 persen; dan Kota Tangerang Selatan sebesar 1,68 persen.

Jumlah RTM di Provinsi Banten berdasarkan PBDT 2015 mencapai 654.785 rumah tangga  dan jumlah individu miskin mencapai 2.652.755 orang. RTM dan individu miskin tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

“Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah mendapat penanganan dari program Jamsosratu hingga 2016  baru mencapai  135.000 RTS yang terdiri atas 2.000 RTS pada tahun 2013, 30.000 RTS pada tahun 2014, 49.000 RTS pada tahun 2015 dan 54.000 RTS pada tahun 2016,” jelasnya.

Lebih jauh Hudaya menegaskan, dalam menanggulangi  masalah kemiskinan, Pemprov Banten  menggunakan beberapa strategi yakni berupa perlindungan sosial berbasis keluarga, penanggulangan kemiskinan berbasiskan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kemitraan ketenagakerjaan dan pro rakyat lainnya.

Ada empat klaster strategi yang digunakan yakni Klaster I berupa perlindungan sosial berbasis keluarga. Intervensi program yang dilaksanakan antara lain Jamsosratu, Jamkesda, Bantuan Operasional (BOP) Raskin, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Gubernur  untuk Siswa  (BAGUS).  Klaster II berupa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Intervensi program yang dilakukan yakni Gerbang Ratu, Germpita Ratu, dan bantuan desa. Klaster III berupa program pemberdayaan ekonomi kerayaktan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K). Intervensi program yang dilakukan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), KUBE Jamsosratu, Jamkrida dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Selanjutnya Klaster IV berupa program pemberdayaan tenaga kerja dan pro rakyat lainnya. Intervensi program yang dilakukan yakni berupa program serba murah bagi masyarakat miskin, Kampung Merah Putih, bedah kampung dan bedah rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program-program Pemprov Banten di atas bertujuan untuk melengkapi program dari pemerintah pusat yang dianggarkan dari APBN berupa BOS, PKH, Raksin, BSM, Jamkesmas, Jampersal, dan BOK (Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga); PNPM Mandiri Perkotaan/P2KKP, PNPM Mandiri Perdesaan/P3MD, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Usaha Mina Perdesaan (PUMP), PNPM Mandiri Pariwisata, PNPM Mandiri PUAP dan PNPM Mandiri Integrasi (Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas); kredit usaha rakyat (KUR), corporate social responsibility (CSR), KUBE dan KKMB (Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM-K). Selain itu, program  serba murah, rumah murah, angkutan murah, dll serta RTLH (Program Serba Murah Bagi Masyarakat Miskin dan Pemberdayaan Tenaga Kerja).***  (Adv)

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait