Persoalan Lahan Zona Inti Cagar Budaya Banten Lama Jadi Hambatan Revitalisasi

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPD RI asal Banten, di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (31/07/2017).

SERANG, VERBUMNEWS.COM– Persoalan lahan di zona inti cagar budaya Banten Lama akan menjadi kendala dan hambatan revitalisasi.  Kawasan Banten Lama yang menjadi objek wisata sejarah dan religi, yang terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang tersebut  telah dikuasai oleh sejumlah warga dan  berstatus  hak milik pribadi.

“Revitalisasi Banten Lama harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas, tidak bisa setengah-setengah. Namun, ada kendala yang harus dicarikan solusi yakni terkait upaya sterilisasi zona inti kawasan cagar budaya Banten Lama, yang akan terbentur dengan persoalan kepemilikan lahan warga di kawasan tersebut selama ini,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy ketika melakukan pertemuan reses dengan anggota DPD RI asal Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (31/07/2017).

Wagub Andika  yang didampingi  Asda I Pemprov Banten Anwar Masud, di hadapan tiga anggota DPD RI asal Banten yakni  Habib Ali Alwi, Sadeli Karim dan Aprilia Andiara Hikmat, dan satu  orang anggota DPD RI asal Banten, Subadri, berhalangan hadir, menitipkan  aspirasi kepada para anggota DPD agar membantu mencarikan solusi terkait dengan adanya persoalan sterilisasi zona inti Banten Lama yang akan terbentur dengan kepemilikan lahan oleh warga.

“Kami memohon fasilitasi kepada DPD untuk bisa dicarikan solusi terkait persoalan ini, guna dibahas melalui komite terkait kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Wagub.

Diungkapkan Wagub, UU tentang Cagar Budaya mengamanatkan zona inti kawasan cagar budaya harus steril dari kegiatan atau bangunan yang bukan bagian dari cagar budaya itu sendiri. Amanat UU tersebut akan menemui kendala pada persoalan  revitalisasi Banten Lama mengingat di zona inti kawasan tersebut banyak berdiri bangunan rumah dan  kegiatan usaha milik warga.

“Yang jadi persoalan, lahan dan rumah warga tersebut banyak yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Di satu sisi, ganti rugi jika nanti dilakukan relokasi kepada warga tersebut tidak dibenarkan oleh aturan karena secara hukum wilayah cagar budaya adalah tanah negara,”  jelas Wagub.

Kendati demikian, Wagub  berharap  langkah  win-win solution tetap akan dikedepankan dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Saya meminta peran seluruh stakeholder, diantaranya dalam hal ini BPN, kaitannya dengan memverifikasi data tentang hak kepemilikan lahan di zona inti kawasan Banten Lama tersebut. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dalam ketentuan revitalisasi cagar budaya, disebutkan zona inti menjadi kewenangan mereka. Untuk itu, kami saat ini sangat menantikan blue print revitalisasi zona inti Banten Lama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga yang menjadi aspirasi kami untuk disampaikan DPD kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Wagub.

Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan, Pemkot Serang sendiri, di dalam ketentuan terkait revitalisasi kawasan cagar budaya, memiliki kewenangan menyangkut zona penunjang.

“Jadi seperti bagaimana kawasan parkirnya, kawasan wisata belanjanya, fasilitas jalannya, blue print-nya ada di Pemkot Serang. Pemprov sendiri tetap komitmen dengan kapasitas sebagai koordinator yang sifatnya administratif dalam proyek revitalisasi Banten Lama ini. Dan bantuan-bantuan yang sifatnya dimungkinkan oleh aturan, termasuk soal anggaran, Pemprov Banten  siap,” kata Wagub seraya mengungkapkan Pemprov Banten telah  memberikan bantuan keuangan total sebesar Rp 90,6 miliar  sejak tahun 2002 untuk kepentingan penataan Banten Lama tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Kota Serang sebagai Ibu kota Provini Banten yang layak. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi Banten Lama akan menjadi pendorong terwujudnya Kota Serang sebagai Ibu kota Provini Banten yang layak tersebut.

“Ini kaitannya dengan kondisi Kota Serang yang saat ini statis dan memang tidak begitu banyak memiliki sumber daya untuk kepentingan daerahnya. Tidak punya industri dan jasa seperti Tangerang, pertaniannya tidak seperti Kabupaten Serang, hasil bumi dan wisata pantainya tidak seperti Lebak dan Pandeglang. Satu-satunya aset yang akan signifikan adalah Banten Lama sebagai destinasi wisata ziarah dan sejarah,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPD RI asal Banten, Habib Ali Alwi  mengaku agak pesimistis  dengan upaya sterilisasi zona inti. Menurut Ali, relokasi warga dari lahan di zona inti tersebut akan menghadapi kendala.

“Sepengetahuan kami, memang tanah di sana itu kan sudah turun temurun. Dan mereka di sana sekarang itu adalah ahli waris,” kata Ali.

Habib Ali mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama setelah pelantikan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Pertemuan kami dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy  bertujuan untuk  mencari sinergitas kinerja, karena bagiamanapun DPD merupakan perwakilan daerah di pusat dan perwakilan pusat di daerah,” ujar Habib.

Selain persoalan revitalisasi Banten Lama, menurut Habib, Wagub Andika juga  menyampaikan sejumlah persoalan. Diantaranya, persoalan guru honorer, honorer kategori 1 dan 2, persoalan tenaga kerja asing, dan persoalan lain terkait infrastruktur.

“Harapan kita segala persoalan di Banten bisa kita sambungkan di kementrian terkait dalam rapat dengar pendapat,’ ujar Habib.

Badan Pengelola

Pada hari yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ir Yuwono Sri Suwito mengatakan, sebelum melakukan revitalisasi atau penataan Banten Lama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebaiknya membentuk badan pengelola kawasan terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Yuwono, pada acara  “Sosialisasi Cagar Budaya” di Provinsi Banten yang digelar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten di Hotel Le Dian, Senin (31/07/2017).

Yuwono menjelaskan, badan pengelola tersebut harus dibuat sebelum proses penataan agar badan pengelola tahu dan paham betul kawasan yang akan dikelola sehingga proses pengelolaan setelah penataan tersebut berjalan dengan baik.

“Kalau badan pengelola tidak ikut proses tidak ada artinya, wong nanti itu yang tahu badan pengelola. Kawasan Banten Lama itu tidak mungkin dikelola oleh Dinas Pariwisata sendiri. Harus ada badan pengelola yang  lebih independen,” ujar Yuwono.

Menurut Yuwono, pembentukan badan pengelola bisa  dilakukan oleh gubernur atau kementerian, mengingat kawasan Banten lama berada di dua daerah yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang, sehingga bisa menjadi kewenangan provinsi.

“Badan pengelola bisa diisi oleh sejumlah unsur yakni ahli sejarah, arkeolog, ahli arsitek, ahli ekonomi, dan ahli kemaritiman. Begitu juga dengan tim seleksi badan pengelola. Unsur masyarakat pun menurut Yuwono bisa dimasukan kedalam badan pengelola tersebut, karena bagaimanapun keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman Judi Wahjudin menjelaskan, pembentukan badan pengelola telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 97. Dalam pasal tersebut disebutkan pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

“Badan pengelola yang dimaksud dapat terdiri atas  unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi aturannya sudah ada soal badan pengelola itu,” kata Judi.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait