Permainan Isu Politik Dinasti Tidak Relevan dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Share
Calon wakil gubernur (cawagub) Banten  nomor urut 1 Andika Hazrumy, putra sulung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ketika melakukan kampanye tatap muka di Kecamatan Cadasari, Kebupaten Pandeglang, Rabu (04/01/2017).

SERANG, VerbumNews.com-Berbicara soal dinasti politik dalam konteks demokrasi di Indonesia sebenarnya salah kaprah. Karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan monarki.  Karena itu, permainan isu politik dinasti dalam momen pemilihan kepala daerah merupakan salah satu indikator mandeknya daya nalar  dalam berdemokrasi.

Politik dinasti itu berkaitan pewarisan kekuasaan berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah atau pertalian keluarga  yang mekanismenya ditunjuk langsung. Karena itu, kalau masih ada yang mengampanyekan politik dinasti, itu berarti belum memahami secara benar apa itu politik dinasti.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum menegaskan,  isu dinasti tidak tepat jika diterapkan pada proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Terlebih lagi sistem demokrasi Indonesia hari ini melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

“Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk dialamatkan dan diterapkan di Negara kita. Sebab Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan, yang pelimpahan kekuasaan dan kewenanganya melalui penunjukan dari keturunan orang tua secara langsung,” ujar Bahrul Ulum di Serang, Rabu (04/01/2017).

Selain itu, kata Ulum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun  tidak ada larangan  garis keluarga untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Jika ada orang yang mempersoalkan masalah ini, maka itu merupakan bentuk pencederaan proses demokrasi.

“Jika ada orang yang melakukan kampanye isu dinasti dan melakukan larangan untuk dipilih, maka itu merupakan kejahatan demokrasi di Negara kita. Bahkan jika ada oknum akademisi atau pihak lain yang melemparkan isu ini, maka yang bersangkutan sudah tidak punya nalar berdemokrasi yang baik,” ujarnya.

Sementara  itu,  calon wakil gubernur (cawagub)  Banten dari nomor urut 1,  Andika Hazrumy, yang merupakan putra sulung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah  mengatakan, permainan  kampanye negatif soal  dinasti dan korupsi tentu menjadi isu yang dibuat oleh lawan politik dalam menghadapi persaingan Pilkada Banten 2017. Menurutnya, sudut pandang masyarakat tentang dinasti hanya sebuah persepsi.

“Kita bisa lihat fakta dan realitasnya, seperti di Kota  Tangsel, Ibu Airin itu, tahun 2016 tata kelola keuangan daerahnya sangat baik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di daerah lain misalnya di Kabupaten Serang, juga WTP. Itu mungkin salah satu bukti nyata jika dikaitkan bagian dari keluarga, kami bekerja dengan baik,” kata Andika, Rabu (04/01/2017).

Yang terpenting bagi Andika, pencalonannya di Pilkada Banten 2017 bersama Wahidin Halim adalah mengabdi untuk Banten, serta niat dan itikad baiknya untuk membangun Banten.

“Bagaimana saya ditempa sekarang, saya betul-betul sudah mengalami proses yang sangat luar biasa. Semua ini menjadi bahan bagi saya, bagaimana ke depan, bisa memberikan kontribusi yang positif untuk Banten,” tutur Andika.

Terkait dengan masalah korupsi, Andika menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government dan good governance).

“Jelas, kami berdua (Wahidin Halim-Andika Hazrumy) berkomitmen ke depan untuk menata dan mengelola pemerintahan yang baik, termasuk tata kelola keuangan daerah. Kami ingin memiilki pemerintahan ke depan yang bisa diakses oleh publik. Dengan konsep transparansi anggaran, pemerintahan ke depan harus bisa dipercaya masyarakat, juga akuntabel,” terangnya.

Bahkan, lanjutnya, pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sudah menyiapkan program e-budgeting dan e-planning. “Kami menawarkan e-budgeting dan e-planning untuk menunjang perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran secara akuntabel yang bisa diakses oleh publik. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat dan memantau langsung proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran,” katanya.

Andika menegaskan ingin pemerintahan yang dipimpinnnya bersama Wahidin Halim 2017-2022 nanti, mendapat partisipasi publik secara maksimal. “Saya berkomitmen dengan Pak Wahidin Halim, kami ingin membangun Banten, kami tidak ingin membangun di Banten. Artinya, bagaimana ke depan, masyarakat Banten harus merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Masyarakat Banten tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ucap Andika.

Oleh karena itu, Andika mengajak masyarakat Banten untuk mengawal Pilkada Banten 2017 yang bersih, jujur dan adil. “Bapak dan ibu masyarakat Banten, mari kita menyongsong Pilkada 2017 ini dengan kebahagiaan, kita jaga kebersamaa, kita jaga kesatuan dari masyarakat Banten. Wujudkan pilkada bersih, jujur dan adil. Kami juga berharap bahwa pilkada ini berjalan dengan aman, lancar dan damai,” ujar Andika.

Lebih jauh Andika  memaparkan,  dari sisi pengelolaan anggaran yang baik dan benar, dirinya kerap berdiskusi dengan  Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dan Tatu Chasanah. “Ibu Airin memimpin Kota Tangerang selatan sangat berprestasi yang dimulai dari pengelolaan anggaran. Bahkan mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Sementara dalam program sosial, Andika mengaku banyak berdiskusi dengan Tatu yang sebelumnya menjadi wakil bupati Serang dan kini menjadi bupati Serang. Sejak Tatu menjadi wakil bupati Serang, sudah mampu memberikan sumbangsih dalam pengelolaan anggaran dan mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Andika, Tatu yang kini menjadi Bupati Serang punya terobosan dalam proses pembangunan di Kabupaten Serang. Bahkan punya fokus terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Fokus terhadap pelayanan dasar masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Bahkan, kata Andika, bibinya tersebut mengalokasikan anggaran beasiswa untuk ribuan guru PAUD agar bisa menjadi sarjana. “Bukan hanya itu, siswa tidak mampu dan yatim piatu diberikan beasiswa agar bisa menikmati pendidikan. Beasiswa dialokasikan untuk kebutuhan perlengkapan sekolah hingga kebutuhan lain,” ujarnya.

Andika menilai, isu dinasti yang dilemparkan lawan politiknya sudah tidak relevan. Sebab dalam sistem demokrasi di Indonesia, semua warga negara punya hak politik dan kesempatan untuk mengabdi untuk masyarakat. “Ibu Tatu terpilih menjadi Bupati Serang dan Ibu Airin menjadi walikota Tangerang Selatan pada pilkada 2015. Padahal isu dinasti juga dilemparkan lawan politik saat itu. Bagi saya, serangan isu dinasti ini menjadi motivasi lebih serius lagi berbakti bagi masyarakat,” ujarnya

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait