Penetapan UMK 2018 di Provinsi Banten Sudah Sesuai Peraturan Berlaku

Share
Gubernur Banten Wahidin Halim foto bersama para  pejabat dan staf pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

SERANG, VERBUMNEWS –Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2018 di wilayah Provinsi Banten sudah mengacu para peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penetapan nilai UMK 2018 juga telah melalui mekanisme dan prosedur usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut ditegaskan  Gubernur Banten Wahidin Halim  setelah  menetapkan UMK  tahun 2018 se-Provinsi Banten. Penetapan UMK 2018 tersebut tertuang dalam  Surat Keputusan Nomor 561/Kep.442-Huk/2017  tentang Penatapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018, tertanggal 20 November 2017 yang ditandatangani orang Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan UMK telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan  Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan SK Gubernur Banten itu, UMK 2018  yakni   Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2.353.549,14; Kabupaten Lebak Rp2.312.384,00; Kota Serang Rp3.116.275,76; Kota Cilegon Rp3.622.214,61; Kabupaten Tangerang Rp3.555.834,67; Kota Tangerang Rp3.582.076,99; Kota Tangerang Selatan Rp3.555.834,67; Kabupaten Serang Rp3.542.713,50.

“Penetapan UMK 2018 sudah sesuai dengan usulan kabupaten/kota, ada kenaikan 8,71%, karena kalau kita lihat permintaan dari daerah juga nggak beda, sama aja,” kata Wahidin belum lama ini.

Wahidin meminta kepada para buruh untuk menerima keputusan penetapan UMK tersebut karena telah sesuai mekanisme dan peraturan yang ada.

“Itu kan persoalan buruh dengan negara, bukan urusan gubernur, itu kan (ketetapan) undang-undang. Jangan ke gubernur lah, yang buat PP (78) siapa? Kalau mau ke sana (pemerintah pusat) aja deh,” tandas Wahidin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans)  Provinsi Banten Alhamidi menambahkan, agar seluruh serikat buruh di Banten menerima keputusan tersebut.

“Ini sudah final angkanya. Imbauanya agar teman-teman buruh dapat menerima keputusan tersebut. Karena kawan-kawan buruh juga dapat mengajukan upah minimum sektoral,” katanya.

Upah Minimum Provinsi

 Sebelumnya, Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) Provinsi Banten tahun 2018 yakni sebesar Rp2.099.385, atau naik sekitar 8,71 persen dari UMP tahun sebelumnya. Dimana penetapan UMP tersebut diambil sesuai dengan prosedur yang mengacu pada  PP  Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Penetapan besaran UMP Banten tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.433-Huk/2017 tentang Penetapan UMP Tahun 2018yang telah ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim pada tanggal 30 Oktober 2017.

Dalam SK penetapan UMKP tersebut tertuang beberapa pertimbangan diantaranya, untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan faktor kondisi daerah, kemampuan perusahaan serta mengacu kepada pemenuhan hidup minimum.

Adapun acuan sebagai dasar adalah sejumlah aturan seperti UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), UU Nomor 21 tahun 1987 tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh, UU Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Kepres Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Inpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimum.

Sementara itu, kebijakan besaran UMP Banten 2018 yang sesuai dengan PP 78 tersebut dalam SK yang ditandatangani oleh Wahidin tersebut, memperhatikan tiga hal, yakni, pertama surat Menakertrans Hanif Dhakiri Nomor B.337 tertanggal 13 Oktober 2017 prihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahhun 2017.

Selanjutnya,  Surat Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561,  tertanggal 24 Oktober 2017 prihal Pertimbangan/Saran Penetapan UMP 2018, dan ketiga Nota Dinas Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi Nomor 561 tanggal 24 Oktober 2017 prihal Penyempurnaan Draft dan Paraf Koordinasi Surat Keputusan. Gubernur Banten tentang UMP Tahun 2018.

Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim mengungkapkan, apa yang telah diputuskan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. “Provinsi tidak boleh mengambil keputusan melanggar aturan. Itu pun harus dilakukan nanti oleh bupati dan walikota dalam merekomendasikan UMK (upah minumum kabupaten/kota) 2018,” ujar Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim.

Proses dan tahapan UMP maupun UMK sudah rutin dilakukan setiap tahun, oleh karena itu pihaknya berharap, usulan dari kabupaten/kota harus memperhatikan PP 78/2018 tentang Pengupahan.

“Tidak boleh ada opsi-opsian dan tidak perlu ada imbauan dari gubernur. Aturannya sudah jelas, usulkan ke provinsi sesuai peraturan,” ungkapnya

Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi didampingi Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Karna Wijaya mengaku, proses penetapan UMP 2018 sudah sesuai dengan prosedur dan perundangan yang berlaku.

“Kami sangat mengapresiasi kepada semua pemangku kepentingan khususnya Dewan Pengupahan yang telah mengawal penetapan UMP 2018, sehingga penetapan UMP aman dan sesuai regulasi. Selain itu hubungan industrial tetap harmonis dan kondusif,” katanya. (ADV)

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait