Penarapan Ahklakul Karimah dalam Pemerintahan untuk Tekan Perilaku Koruptif

Share
Pengurus PWNU Provinsi Banten berpose bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (keempat dari kanan) usai membahas tentang penerapan ahklakul karimah dalam tata kelola pemerintahan, di ruang kerja Wakil Gubernur Banten, di Kota Serang, belum lama ini.

SERANG, VERBUMNEWS.COM-Penerapan ahklakul karimah dalam tata kelola pemeritahan dapat meminimalisasi atau menekan bahkan menghilangkan perilaku koruptif di kalangan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disinggung   Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ketika  melakukan pembahasan lanjutan penerapan ahlakul karimah dalam tata kelola pemerintahan di Pemprov Banten saat audiensi dengan PWNU Provinsi Banten di Kantor Wakil Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, belum lama ini.

Penerapan ahlakul karimah alam tata kelola pemerintahan tersebut merupakan keinginan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Tempo hari waktu Pak Gubernur bertemu dengan kami dan sejumlah ormas Islam lainnya dalam hal ini ICMI, beliau menginginkan agar ahlakul karimah dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Nah, hari ini kami melakukan pembahsan itu bersama Pak Wagub,” kata Ketua II PWNU Banten Toha Sobirin.

Menurut Toha, sifat-sifat ahlakul karimah harus dimiliki oleh ASN di lingkungan Pemprov Banten. Kata Toha, Gubernur meyakini penerapan ahlakul karimah dalam pemerintahan dapat menghasilkan atau mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai tugas utama pemerintah. “Jadi bagaimana para ASN dan pejabat itu bisa memiliki sifat amanah, sidi, fatonah dan seterusnya,” ujarnya.

Menurut Toha, hal itu dapat diwujudkan jika mekanisme perekrutan ASN dan pejabatnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan  kriteria-kiriteria ahklakul karimah.  Pada tataran yang paling dasar seperti  penempatn pejabat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas (the right man on the right place).

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendorong upaya perumusan mekanisme tersebut dilakukan oleh ormas Islam di Banten. Menurutnya, sebagai daerah yang terkenal religius  Islami sejak zaman dahulu, ASN dan pejabat di Banten sudah sepatutnya memiliki sifat ahlakul karimah.

Lebih jauh Andika mengatakan, penerapan ahlakul karimah dalam tata kelola pemerintahan diyakini dapat menekan perilaku koruptif yang selama ini menjadi citra negative ASN dan pejabat pemerintahan.

“Dengan dimilikinya ahlakul karimah, para  ASN atau pejabat pasti  akan memiliki sifat amanah terhadap pekerjaann dan jabatannya, sehingga akan menjadi sangat malu untuk melakukan korupsi,” kata Andika.

Gedung PWNU

Sementara itu, Ketua Umum PWNU Banten Soleh Hidayat yang hadir dalam pertemuan  tersebut, mengatakan, pihaknya juga   membahas terkait  kepemilikan Gedung PWNU Banten di kawasan Kemang, Kota Serang.

“Gedung  itu statusnya masih pinjam pakai dari Pemprov Banten. Kami meminta kepada pemprov melalui Wagub Banten agar gedung tersebut bisa dihibahkan kepada PWNU agar pelayanan kepada umat bisa lebih maksimal,” katanya.

Menurut Soleh, Wagub merespon pengajuan tersebut secara positif. Kata Soleh, Wagub mengaku akan memproses permintaan PWNU tersebut dengan memerintahkan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk melakukan prosedur yang seharusnya dalam proses hibah aset milik pemerintah seperti itu. (ADV-Kominfo Banten2)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait