Pemprov Banten Fokus Perbaiki Infrakstruktur Jalan Selama Tiga Tahun ke Depan

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membawakan kata sambutan pada acara Rakorwil III DPW Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung PMI Banten, Kota Serang, Sabtu (30/09/2019).

SERANG, VERBUMNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memfokuskan program perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dalam 3 tahun ke depan. Perbaikan infrastuktur  jalan dilakukan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Sebab, perekonomian masyarakat kaan meningkat, dipicu oleh kehadiran infrastruktur jalan yang baik.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy  saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) III DPW PAN Banten di Gedung PMI Banten, Kalodran, Kota Serang, Sabtu (30/09/2017) mengatakan, selain fokus untuk memperbaiki jalan rusak yang berstatus jalan provinsi, dalam 3 tahun ke depan, Pemprov Banten juga akan membantu  pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan jalan-jalan poros desa dan jalan-jalan yang merupakan jalan yang terkait dengan produksi pertanian.

“Intinya Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya berkomitmen terhadap perbaikan perekonomian masyarakat melalui fokus kami kepada infrastruktur jalan.  Infrastruktur jalan merupakan  basic  dari  pembangunan ke tahapan berikutnya,” kata Andika disambut tepuk tangan pengurus dan kader PAN Banten yang hadir.

Rakerwil sendiri langsung dibuka oleh Ketua DPP PAN yang juga anggota DPR dari Dapil Banten, Yandri Susanto. Turut hadir dalam rakerwil tersebut fungsionaris DPP PAN yang juga angota DPR RI dari Dapil Banten, Ali Taher.

Lebih jauh Andika  mengatakan, kepemimpinannya  bersama Gubernur  Wahidin Halim  juga akan berkonsentrasi  untuk membangun  di sejumlah bidang dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan,  akan dilakukan  perubahan orientasi dari pada awalnya untuk fokus ke program wajib belajar 12 tahun, menjadi ke pengelolaan sekolah tingkat SMA sederajat. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya ketentuan pemerintah pusat tentang peralihan kewenangan pengelolaan sekolah SMA sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

“Tapi tidak lantas ini jadi mudah. Karena perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, jika untuk membeyar honor guru SMA sederajat saja di Banten ini dibutukan Rp800 miliar untuk satu tahun. Tentu ini bukan angka yang kecil. Meski begitu kami tetap komitmen dengan soal pendidikan yang menjadi kewenangan pemprov in. Pemprov juga telah menganggarkan dana untuk program Biaya Operasional Sekolah Daerah  (Bosda) mulai tahun 2018 mendatang kaitannya dengan misi pembangunan Pemprov Banten di bidang pendidikan,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Andika kembali mengulas tentang program Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin dan dirinya yang menginginkan agar warga miskin di Banten dapat berobat gratis dengan menggunakan e-KTP. “Ini juga tidak mudah. Dalam merealisasikan program ini kita harus berhadapan dengan UU BPJS  dan sejumlah regulasi pemerintah pusat lainnya yang menyebabkan pemeritah daerah tidak bisa begitu saja melakukan program berobat gratis bagi warganya,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, karena didorong oleh keinginan yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Banten yang dapat terlayani masalah kesehatannya sebagaimana janji kampanye Wahidin-Andika pada saat masa kampanye Pilgub Banten 2017-2022, Pemprov Banten saat ini terus berupaya untuk mewujudkan keinginan tersebut.

“Faktanya,  masih banyak warga masyarakat kita yang belum terlayani oleh BPJS. Bahkan juga banyak yang tidak tahu dengan BPJS. Jadi Insyah  Allah mulai tahun 2018, warga miskin sudah bisa berobat gratis dengan e-KTP di rumah sakit milik Pemprov Banten untuk tahap awal ini. Sekarang, kami sedang menggodok sejumlah regulasinya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Masrori dalam sambutannya mengatakan, sebagai partai pendukung pasangan Wahidin-Andika pada Pilgub 2017-2022 di mana kemudian pasangan tersebut terpilih, PAN Banten memang telah berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan Wahidin-Andika. “Kami akan melakukan pengawalan dengan cana mendukung jika kebijakan Wahidin-Andika baik untuk rakyat Banten, dan  kritik yang konstruktif jika kebijakan keduanya melenceng,” kata Masrori.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait