Pemprov Banten Berencana Libatkan Tenaga Profesional untuk Penataan Aset

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima dokumen rekomendasi dari DPRD Banten terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2016, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (20/06/2017).

SERANG, VerbumNews.com– Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Banten sangat konsen terhadap persoalan aset, dan berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy  berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik  termasuk persoalan penataan aset yang masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  meski laporan keuangan Pemprov Banten meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Soal penataan aset ini masih terus menjadi catatan. Termasuk DPRD juga tadi kan salah satunya merekomendasikan hal tersebut,” ujar  Wakil Gubernur (Wagub)  Banten Andika Hazrumy kepada pers usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten tentang Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK Atas Laporan Keuangan Pemprov Banten Tahun 2016, Selasa (20/06/2017).

Soal rencana melibatkan tenaga  profesional dalam persoalan penataan aset, kata Wagub, hal itu kini sedang menjadi kajian. “Persoalannya adalah ada yang tidak sinkron antara aset yang tercatat dengan aset yang ada di lapangan. Kami sedang mengkaji apakah  melibatkan  tenaga profesional  sangat diperlukan atau tidak.  Persoalan aset ini menjadi temuan BPK setiap tahun di Banten,” kata Wagub.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, DPRD melalui Badan Anggaran yang bertugas menelaah LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Banten 2016, memaparkan 15 rekomendasi untuk Pemprov Banten. Dan soal penataan aset ini menempati urutan pertama rekomendasi DPRD.

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Banten meminta  Gubernur Banten Wahidin Halim untuk  memerintahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna  melakukan evaluasi satuan tugas  (satgas)  pelaksanaan penataan dan pencatatan aset.

Karena itu, Pemprov diminta bekerja sama dengan Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP). DPRD juga meminta seluruh pengurus barang di setiap OPD untuk mengoptimalkan fungsi pengguna barang, dan menyimpan barang. Pemprov juga diminta segera menyusun standar operasional prosedur (SOP)  mengenai pengelolaan barang, dan akutansi persediaan daerah.

Untuk diketahui, BPK RI  memberikan predikat WTP  kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Banten atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016.

Predikat WTP pengelolaan keuangan pada 2016 ini merupakan pertama kali didapat Pemprov Banten. Sebelumnya, pada laporan keuangan 2015, BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan pada  tahun 2013 dan 2014, BPK tidak memberikan opini sama sekali atau disclaimer.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait