Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemprov Banten Ditunda Lagi, Ada Apa?

Share
Foto ilustrasi pelantikan pejabat di Provinsi Banten

SERANG, VerbumNews.com-Pelantikan para pejabat di lingkungan Pemerintahg Provinsi (Pemprov) Banten  untuk mengisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru kembali ditunda. Semula, jadwal pelantikan akan digelar, Jumat (13/01/2017), namun kemudian ditunda dalam waktu yang ditentukan. Pertanyaannya ada apa?

Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan Pemprov Banten, penundaan pelantikan terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan dan intervensi dari pihak tertentu yang berafiliasi dengan pejabat di Pemprov dan DPRD Banten.

Rencana awal pelantikan para pejabat yang berjumlah sekitar 900 orang lebih yang terdiri atas pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV  di Pemprov Banten itu, diselenggarakan pada awal Januari 2017, karena SOTK baru harus segera berjalan dan para pejabat serta seluruh staf bisa langsung bekerja.

Namun, rencana tersebut kemudian mengalami hambatan karena adanya berbagai kepentingan yang ikut mengintervensi dalam proses pengisian jabatan dan staf untuk penyesuaian dengan SOTK baru.

Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Syamsir  menjelaskan, penundaan pelantikan dilakukan karena masih menunggu surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebelum surat itu diterima oleh Pemprov Banten, pelantikan tidak bisa dilakukan. Pelantikan baru dilakukan saat surat sudah diterima, kalau urusan yang lantik mau Plt (pelaksana tugas) atau Penjabat (Pj)  itu tidak masalah, yang penting suratnya,” ujar Syamsir, Kamis (12/01/2017).

Syamsir melanjutkan, pada awalnya, Pemprov Banten akan melantikan pejabat sesuai SOTK baru tersebut besok di Pendopo Gubernur Banten KP3B. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan hal tersebut. Namun karena persoalan administrasi ini pelantikan tersebut terpaksa ditunda.

Hal senada dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten Deden Apriandhi bahwa penundaan pelantikan karena menunggu surat izin dari Kemendagri.

“Satu-satunya alasan penundaan pelantikan itu adalah surat izin Kemendagri. Ini murni soal prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Jadi tidak ada alasan lain,” ujarnya.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait