KPK Periksa Emirsyah Satar Sebanyak Dua Kali Sebelum Ditetapkan Tersangka

Share
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, VerbumNews.com- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebanyak dua kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

“Benar, KPK pernah mengundang Emirsyah Satar (ESA) untuk diminta keterangannya dalam proses penyidikan pada 20 Desember dan 28 Desember 2016 sedangkan istri (Emirsyah) pada 20 Desember 2016,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, seperti dikutip Antara,  Senin (23/01/2017).

KPK sendiri sudah meminta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan terhadap lima orang terkait kasus indikasi suap pengadaan mesin pesawat.

“Yang pertama dua orang tersangka Emirsyah Satar (ESA) dan Soetikno Soedarjo (SS) dan tiga orang saksi. Jadi ada lima orang yang sudah diminta untuk dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 16 Januari 2017 guna mendukung pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Tiga orang saksi yang juga dicegah ke luar negeri itu antara lain mantan Direktur Operasional Citilink Indonesia dan mantan Dirut PT Garuda Maintenance Facilities (GMF) Hadinoto Soedigno, mantan Vice President Asset Management Garuda Indonesia Agus Wahyudo, dan Sallyawati Rahardja yang menduduki posisi penting di sejumlah unit usaha di bahwa naungan PT Mugi Rekso Abadi (MRA).

“Menurut penyidik saksi-saksi ini dalam berbagai kapasitasnya dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini karena diduga mengetahui apakah itu mendengar atau melihat atau menjadi bagian dalam rangkaian peristiwa ini,” ucap Febri.

KPK pun telah menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di lima lokasi di Jakarta Selatan terkait indikasi suap tersebut.

“Penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait dengan data perusahaan di Singapura, data kepemilikan aset, data perbankan, dan barang-barang elektronik yang relevan dengan proses penyidikan ini,” kata Febri.

Emirsyah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner  dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan praktik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brasil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huru f atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait