KJRI Dubai: Stop Pekerjakan Pembantu Rumah Tangga Asal Indonesia

Share

Pemulangan TKI

DUBAI, VerbumNews.com– Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) kembali menyerukan kepada warga UEA untuk berhenti mempekerjakan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Hal itu dilakukan, menyusul pemerintah Indonesia telah memberlakukan larangan pengiriman pekerja rumah tangga ke seluruh negara di Timur Tengah termasuk UEA.

“Larangan itu hanya untuk pekerja rumah tangga baru; mereka yang telah bekerja (di dalam negeri) sebelum larangan itu dikeluarkan masih bisa bekerja secara legal,” tegas Rijal Al Huda, Pejabat Bidang/Urusan Fungsi Konsuler KJRI di Dubai, ketika diwawancarai secara eksklusif Khaleej Times, awal pekan ini.

Rijal Al Huda mengatakan tidak ada kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada pembantu Indonesia, itu sebabnya larangan itu diberlakukan.

“Larangan itu, bagaimanapun, hanya untuk pekerja rumah tangga baru; mereka yang telah bekerja (di dalam negeri) sebelum larangan itu, masih bisa bekerja secara legal,” ujarnya.

Al Huda menjelaskan bahwa larangan itu diberlakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia pada 26 Mei 2015 dan telah disampaikan ke semua kedutaan terkait di Jakarta. Larangan itu langsung diterapkan dan pemerintah Indonesia menolak permintaan untuk pengiriman TKW sejak tahun lalu.

Kedanti dilarang, Al Huda mengaku bahwa permintaan untuk pembantu rumah tangga Indonesia tidak menurun . “Anda masih dapat melihat iklan atau Anda dapat dengan mudah pergi ke salah satu lembaga yang mengkhususkan diri dalam bidang jasa penyediaan tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Larangan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga UEA terkait biaya sewa pembantu Indonesia meningkat drastis dari 8,000 dirham menjadi 16,000 dirham karena keputusan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data dari KJRI Dubai, ada sekitar 90.000 orang Indonesia di UAE. Sebanyak 50.000 di antaranya tinggal di Dubai dan Emirat Utara, di mana 80% dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Pekerja rumah tangga asal Indonesia lebih disukai di UEA, karena faktor kedekatan dengan budaya Arab dan agama.
“Sebenarnya tidak ada yang baru pada pelaksanaan larangan, tapi apa yang terjadi sekarang adalah bahwa kita berusaha untuk meningkatkan mekanisme yang kita miliki di Indonesia terkait pengiriman pekerja migran,” kata Al Huda.

“Kami telah melihat begitu banyak kekurangan dalam sistem yang kami miliki. Karena itu, hal pertama yang kami lakukan adalah merevisi UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.”

Menurut Al Huda, kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait larangan pengiriman pekerja rumah tangga ke seluruh negara di Timur Tengah termasuk UEA, bertujuan melindungi buruh migran. Salah satu langkah untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri adalah dengan melakukan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004.

“Pemerintah Indonesia sama sekali tidak bermaksud untuk mencegah siapa pun untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Namun, pemerintah bermaksud untuk memberi perlindungan terhadap TKI, bahkan sebelum mereka pergi ke luar negeri,” ujarnya.

Al Huda juga berharap negara-negara penerima untuk memiliki lembaga yang tepat atau kerangka hukum yang melayani hak-hak pekerja migran. Karena sebagian besar negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) tidak memiliki kerangka hukum seperti hukum perburuhan yang melayani hak-hak pekerja rumah tangga. Atas alasan itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengiriman pembantu ke semua negara di Timur Tengah.

Dia menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak permanen tapi diperlukan saat ini. “Kami diminta untuk membuat mekanisme yang diperlukan untuk perlindungan pekerja migran,” kata Al Huda.

“Ada banyak sponsor yang baik tetapi sebagai pemerintah kita tidak boleh lengah. Apa yang kita butuhkan adalah mekanisme perlindungan yang tepat dan itu dimulai di rumah, di Indonesia,” tambahnya.

Al Huda mengatakan bahwa standar ini harus sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Menurut Al Huda, Pemerintah UEA telah berupaya memenuhi kepentingan kedua negara pengirim dan negara penerima karena mereka memperlakukan pekerja migran sebagai aset yang berharga bagi perekonomian mereka.

“Tapi perlindungan pekerja seharusnya tidak hanya didasarkan pada kontrak kerja terpadu. Kami memiliki nota kesepahaman dengan pemerintah UEA tetapi tidak termasuk pekerja rumah tangga,” jelas Al Huda.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait