Kemhub Berlakukan Revisi Aturan Terkait Angkutan Online

Share
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

JAKARTA, VerbumNews.com-Kementerian Perhubungan (Kemhub) menetapkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor  32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi payung hukum untuk angkutan sewa online, mulai diberlakukan 1 April 2017. Penetapan tersebut dituangkan dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

“Dengan penetapan peraturan baru yang berisi 11 (sebelas) revisi PM 32/2017 yang terkait dengan angkutan sewa khusus (yang sebelumnya disebut sebagai taksi online) menjadi angkutan umum resmi yang beroperasi di wilayah Indonesia,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui siaran pers, Sabtu (01/04/2017).

Budi menjelaskan, materi Permenhub 26 Tahun 2017 tersebut di antaranya memuat 11 poin revisi yang telah dibahas dan disepakati bersama antara para pemangku kepentingan, seperti para akademisi, pengamat transportasi, asosiasi terkait, dan pelaku usaha jasa transportasi, baik yang reguler maupun yang berbasis aplikasi (online). Hasilnya selain sudah sudah dilakukan uji publik juga telah disosialisasikan ke berbagai kota dan dipublikasikan melalui media massa.

Permenhub  Nomor 26 Tahun 2017 tersebut berlaku sejak ditetapkan atau 1 April 2017, namun ada beberapa substansi materi yang memerlukan masa transisi dalam penerapannya.

Dari 11 poin revisi aturan tersebut, empat poin di antaranya, yaitu penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC, persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kepemilikan atau kerja sama dengan bengkel yang merawat kendaraan, diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017.

Sementara untuk pengujian berkala (kir) kendaraan, stiker dan penyediaan akses digital dashboard ada masa transisi dua bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa penyediaan akses digital dashboard memerlukan proses sinkronisasi TI (teknologi informasi) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan. Masa transisi diberikan pula agar dapat mempersiapkan stiker yang berkualitas dengan menggunakan teknologi RFID (radio-frequency identification) sehingga secara validasi data dapat dipertanggungjawabkan. Untuk substansi materi kir, masa transisi diberikan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan uji kir dan bekerjasama dengan pihak swasta/agen pemegang merk (APM) yang menyelenggarakan uji kir.

Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan selama tiga bulan untuk pemberlakuannya.

Khusus untuk poin penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah dan poin kuota yang semula diwacanakan ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam PM 26/2017 ini ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan daerah berdasarkan atas hasil kajian/analisis. Hal ini untuk memberi kesetaraan dalam besaran tarif yang berlaku pada daerah-daerah yang kondisi perekonomiannya hampir sama. Dalam hal ini pemerintah pusat diminta untuk memberikan tata acara, unsur komponen dan rumusan yang baku dalam perhitungan tarif angkutan sewa khusus tersebut.

Yang lain, yaitu materi terkait pajak dan STNK, akan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan dan Kepolisian, oleh karenanya secara teknis memerlukan waktu untuk penyesuaian.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait