Kasus Korupsi UPS, Alex Usman Divonis Enam Tahun Penjara

Share

 

Terdakwa kasus korupsi pengadaan UPS Alex Usman
Terdakwa kasus korupsi pengadaan UPS Alex Usman

JAKARTA, VerbumNews.com– Alex Usman, mantan Kepala Seksi (Kasi)  Prasarana dan Sarana Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat  divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, terkait kasus korupsi pengadaan 25 unit Uniterruptible Power Supply (UPS) untuk 25 SMA dan SMKN.

“Menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti kurungan selama enam bulan, ” kata Ketua Majelis Hakim Sutardjo dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (10/03/2016).

Terdakwa Alex Usman dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU)  KPK yang meminta agar Alex divonis selama tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

“Tidak ada penerimaan uang kepada terdakwa dari proses lelang yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian negara sehingga tidak dibebani untuk pembayaran uang tapi pihak-pihak lain harus memberikan kepada negara,” ujar  Sutardjo.

Majelis hakim yang terdiri atas Sutardjo, Suradi dan Sigit Hermawan juga menilai bahwa Alex Usman terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara bersama-sama dengan pihak lain yaitu Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo, Direktur CV Istana Multimedia Center Harjady, Direktur Utama PT Duta Cipta Artha Zulkarnaen Bisri, pihak pemodal dan Koordinator pencari perusahaan Andi Susanto, Hendro Setyawan, Fresly Nainggolan, Sari Pitaloka, Ratih Widya Astutui namun tidak bersama-sama dengan Fahmi Zulfikar Hasibuan (anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta) dan HM Firmansyah (Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta) seperti dalam tuntutan jaksa.

“Ada kerja sama erat antara terdakwa, Harry Lo, Harjady, Zulkarnaen Bisri, para pemodal dan koordinator,” tambah hakim Sutardjo.

Total kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Alex dan pihak lain tersebut adalah sebesar Rp81,433 miliar dengan rincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakbar Rp130,496 miliar dengan nilai prestasi yang diterima oleh negara Rp49,06 miliar.

Alex Usman dan Harry Lo menyepakati sebelum diadakan pelelangan dilakukan perencanaan untuk meloloskan perusahaan pemenang lelang sehingga menunjuk Adi Hartoko selaku staf Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat untuk menerima data untuk dijadikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan spesifikasi, sementara Harry Lo menunjuk Ratih Widyastuti yang akan selalu menyerahkan data harga dan spesifikasi tehnis yang sudah disusun.

HPS yang ditetapkan adalah sebesar Rp5,974 miliar untuk masing-masing paket pelelangan padahal HPS tersebut telah ditetapkan tersebut adalah harga dengan keuntungan dan biaya overhead yang tidak wajar (kemahalan).

Sedangkan 10 perusahaan yang mengikuti lelang adalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh tiga perusahaan distributor UPS.

“Harga UPS bersumber dari distributor yaitu PT Offistarindo Adhiprima, CV Istana Multimedia Center dan PT Duta Cipta Artha sehingga yang mengerjakan tidak layak mendapatkan fee, dan ada kemahalan harga yang mengakibatkan kerugian negara dari proses lelang yang menyimpang sehingga penyedia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan,” tegas hakim Sutardjo.

Padahal pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Subdin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah SMAN- SMKN Subdin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Pembelaan terdakwa yang menyatakan UPS sebagai jalan keluar karena ada keluhan masalah daya listrik sekolah-sekolah di Jakarta Barat, sehingga jalan keluarnya adalah dengan mengadakan UPS harusnya ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari pertemuan-pertemuan dengan panitia guna mencegah konflik kepentingan sehingga dapat merugikan negara,” ungkap hakim Sutardjo.

Meski ada panitia pemeriksa barang, panitia tersebut tidak mempunyai keahlian dalam bidang kelistrikan maupun pemahaman tentang UPS sehingga hanya menyesuaikan isi pemeriksaan dengan UPS yang diperiksa dengan cara memeriksa barang dalam check list tersebut dengan spesifikasi UPS yang seluruhnya dianggap telah sesuai.

Total pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Jakarta Barat adalah Rp130,496 miliar yang menguntungkan PT. Duta Cipta Artha merek Kehua Tech sebesar Rp23,73 miliar, PT Offistarindo Adhiprima merek AEC sebesar Rp28,062 miliar, CV Istana Multimedia Center merek Philotea sebesar Rp22,94 miliar sehingga total kerugian negara adalah Rp81,43 miliar.

“Sehingga ke-25 pemenang lelang hanya ‘dipinjam benderanya’ dan tidak akan mengambil barang selain dari yang disediakan Harry Lo,” tegas hakim.

Dari jumlah tersebut, fee tujuh persen atau Rp21 miliar kepada anggota DPRD DKI Jakarta dilakukan Marketing PT Offistarindo Adhiprima bernama Sari Pitaloka dengan cara beberapa kali menyerahan Uang secara tunai yang dibungkus dengan bungkusan warna coklat seperti kertas satu rim yang dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam. Uang tunai yang diterima beberapa kali antara bulan Agustus sampai bulan Desember oleh Erwin dari Devita langsung diserahkan kepada Agus Sutanto dan diserahkan kepada Firmansyah.

Harry juga memberikan “uang terima kasih” sejumlah Rp4 miliar untuk masing-masing pengadan UPS di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Namun Alex belum mau menerima dan menyampaikan supaya uang tersebut dipegang dulu oleh Harry dan hanya Zaenal Soelman selaku PPK Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menerima uang dari Harry.

Editor: L Dami

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait