Kapolri: Ormas Bukan Penegak Hukum, Tidak Boleh Melakukan “Sweeping”

Share
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

JAKARTA, VerbumNews.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan  organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan penegak hukum sehingga tidak seharusnya melakukan sweeping.

“Rekan-rekan ormas bukan sebagai penegak hukum, tidak boleh bertindak melakukan upaya paksa (sweeping),”  tegas  Kapolri  Jenderal Pol Tito Karnavian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, seperti dikutip Antara,  Senin (19/12/2016).

Penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ormas tidak boleh melakukan langkah upaya paksa dengan alasan penegakan fatwa. Mengawal fatwa untuk sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah boleh. Akan tetapi, kalau melakukan langkah sendiri tidak boleh,” ujarnya.

Disebutkan, jika penegak hukum seperti Kepolisian RI melakukan upaya paksa kepada orang lain, misalnya mengambil barang, digolongkan pada tindakan menyita. Jika masuk ke dalam tempat, misalnya mal untuk memeriksa, dinamakan menggeledah.

Akan tetapi, lanjutnya, jika bukan lembaga penegak hukum, misalnya ormas mengambil barang, tindakan itu dinamakan perampasan dan pencurian. “Jika bukan lembaga penegak hukum memeriksa tempat lain, tindakan itu bukan menggeledah, melainkan memasuki tempat lain dengan tidak sah maka masuk ke ranah kriminalitas,” ujarnya.

Apalagi, kalau memaksa menyandera orang, akan dikenai pidana penyanderaan, penganiayaan. Sementara itu, bagi Polri, tindakan itu disebut sebagai penangkapan.  Dengan demikian, kata Kapolri, maka tindakan sweeping yang dilakukan ormas tertentu tidak dibenarkan menurut hukum.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang tentang haramnya Muslim menggunakan atribut non-Islam karena adanya permintaan dari beberapa ormas. “Fatwa ini tidak bersifat mengikat seluruh masyarakat Indonesia, tetapi kepada peminta fatwa saja. Kemudian yang menegakkannya harus dilakukan sosialisasinya oleh umaroh, berarti pemerintah di antaranya polisi pemerintah daerah,” tuturnya.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait