Insentif Guru Honorer SMA/SMK di Banten Akan Setara Dengan Nilai UMK

Share
Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

SERANG, VERBUMNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten akan memberikan perhatian khusus bagi guru honorer yang mengabdi di SMA/ SMK  baik negeri maupun swasta dengan pemberian insentif bulanan setara dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk menghitung jumlah anggaran yang harus disiapkan,  Dindikbud Provinsi Banten akan menyeleksi dengan melakukan verifikasi terhadap pegawai-pegawai non aparatur sipil negara (ASN)  di lingkungan SMA/SMK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih mengatakan, saat ini pihaknya sedang membuat tim khusus yang akan mendata guru-guru honorer di Provinsi Banten.

“Pada APBD 2018 nanti,  anggaran memang besar, untuk guru honorer kalau berdasarkan pada UMK, kita butuh Rp 338 miliar  selama satu tahun. Itu  baru honorernya, belum guru  PNS ada tunjangan kinerja, tunjangan tambahan dan tunjangan-tunjangan yang lainnya,” kata Engkos di Pendopo Gubernur Banten, Senin (16/11/2017).

Engkos melanjutkan, secara keseluruhan, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk memberikan honor baik kepada guru di sekolah negeri maupun  guru di sekolah swasta.

“Makanya nanti kita akan validasi dulu, misalnya dengan cara kita panggil kepala sekolah untuk mendata guru-guru yang mengajar di sekolahnya,” jelasnya.

Engkos mengaku, pihaknya belum mempunyai aturan yang menjadi dasar untuk melakukan hal tersebut.

“Kalau menunggu itu (aturan-Red)  butuh waktu  lama, tapi Pak Gubernur memberikan perhatian sebelum ada kejelasan itu juga.  Beliau memberikan perhatian dengan memberikan tunjangan atau insentif kepada guru honorer,” ujarnya.

Engkos  menegaskan, Gubernur Banten Wahidin  Halim telah memberikan arahan agar honor bagi guru honorer disamakan dengan UMK di Provinsi Banten.

“Cuma UMK kan beda-beda setiap kabupaten/ kota, ditambah UMK sekarang ini akan berubah lagi,”jelasnya.

Di sisi lain,  Provinsi Banten saat ini masih kekurangan jumlah guru untuk tingkat SMA, SMK dan sederajat. Namun Dindikbud Banten juga enggan menerima pengajar dengan kualitas di bawah standar. Langkah verifikasi ini juga akan menjadi assessment bagi para pengajar di Provinsi Banten.

“Sertifikasi itu tidak bisa otomatis, mereka yang sudah dapat sertifikasi di kabupaten/kota begitu dilimpahkan  ke provinsi tidak otomatis dapat lagi. Karena itu kita verifikasi ulang, karena ketentuan dari pusatnya seperti itu, mungkin untuk melihat tingkat linier atau tidak guru tersebut. Kemudian jumlah jam mengajar, sudah memenuhi standar jam mengajar atau tidak 24 jam. Jumlah guru  tidak sedikit mencapai ribuan. Karena itu  kita perlu proses,”  ujarnya. (ADV-Dindikbud Banten8)

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait