DRD Banten: Antara “Brain Trust” dan Wadah Kepentingan

Share
Gubernur Banten Rano Karno melantik 15 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (24/02/2016).
Gubernur Banten Rano Karno melantik 15 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Banten di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (24/02/2016).

Dewan Riset Daerah (DRD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atau disingkat Sisnas P3 Iptek. DRD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek.

Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas P3 Iptek. Untuk mendukung fungsinya tersebut, pemerintah daerah membentuk DRD yang mewakili masyarakat dari unsur kelembagaan Iptek di daerahnya.

Pembentukan DRD di laksanakan berdasarkan keputusan kepala daerah, yakni gubernur sebagai kepala daerah provinsi, dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota.

Tugas pokok DRD adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang Iptek dan mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang Iptek dengan daerah-daerah lain.

Sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah daerah, DRD mempunyai fungsi dan peran yakni: Pertama, memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka: pemetaan kebutuhan Iptek; mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Iptek sesuai potensi keunggulan yang dimiliki; menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan Iptek; dan pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan Iptek.

Kedua, sebagai gudang pakar (brain trust) atau wadah pemikir (think tank), DRD berperan secara aktif untuk: mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah dan secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketiga, sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai: kelompok penjajagan (sounding board) untuk menguji pelaksanaan kebijakan Iptek dan pendukung moral (moral support) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan Iptek yang diprioritaskan.

Deskripsi mengenai apa itu DRD dan tugas serta fungsi dan perannya, memperlihatkan kepada kita bahwa tugas lembaga DRD tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk membantu kepala daerah dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, orang-orang yang duduk di DRD tentulah orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi, kecerdasan, dan kepakaran dalam bidangnya masing-masing terutama dalam bidang Iptek.

Kita coba mencermati keberadaan DRD di Provinsi Banten pada periode pertama dan kedua serta periode ketiga yang anggotanya baru saja dilantik oleh Gubernur Rano Karno. DRD tidak memperlihatkan ciri khasnya sebagai gudang pakar, tetapi hanya sekadar wadah untuk menampung berbagai kepentingan baik itu terkait langsung dengan kepala daerah maupun kepentingan orang-orang atau pejabat-pejabat lain di sekitarnya.

Anggapan ini terus menguat, ketika anggota DRD Provinsi Banten pada periode pertama dan kedua, direkrut tanpa melalui mekanisme seleksi yang ketat namun hanya ditunjuk oleh kepala daerah atau atas rekomendasi pejabat atau politisi tertentu. Pada periode pertama, lebih diwarnai oleh kebijakan balas budi Gubernur Banten saat itu yakni Ratu Atut Chosiyah, terhadap orang-orang yang ikut mendukungnya sehingga terpilih menjadi gubernur. Hal yang sama dengan anggota DRD Banten periode kedua, sebagian besar terdiri atas tim sukses pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno pada pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2011 lalu.

Pola perekrutan anggota DRD seperti itu mencederai tujuan dibentuknya DRD sebagaimana diamanatkan undang-undang. Anggota DRD yang ditunjuk tanpa melihat latar belakang pendidikan, kepakaran dan keahliannya. Lembaga DRD tidak lebih dari sekadar wadah kepentingan untuk mengakomodir orang-orang yang telah berjasa kepada kepala daerah.

Melihat komposisi keanggotaan DRD Banten seperti itu, apakah kita masih penasaran untuk mencari tahu apa saja produk riset dan penelitian para anggota DRD Banten periode kedua? Mungkinkah hasil riset dan penelitian itu ada tetapi disembunyikan hanya untuk konsumsi kepala daerah?

Perlu diingat dan dipahami oleh anggota DRD Banten, keberadaan lembaga DRD dibiayai oleh APBD Banten, karena itu masyarakat berhak tahu apa saja produk dan hasil kerja dari DRD itu. Apa saja hasil riset dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Banten? Apa saja rekomendasi DRD Banten kepada Gubernur Banten terkait kebijakan pengembangan Iptek di Banten? Pertanyaan-pertanyaan itu wajib dijawab oleh anggota DRD Banten, karena tugas, fungsi dan peran anggota DRD sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek.

Optimisme sempat muncul pada perekrutan anggota DRD periode ketiga, karena Gubernur Banten Rano Karno mengumumkan bahwa pihaknya akan membentuk tim seleksi (timsel) atau panitia seleksi (Pansel) untuk menyeleksi anggota DRD. Dalam sebuah pertemuan dengan sekelompok wartawan Gubernur Rano Karno menyampaikan niatnya untuk memperbaiki pola lama perekrutan anggota DRD Banten. Tujuannya agar anggota DRD yang terpilih benar-benar memiliki kualitas yang memadai, yang mampu melaksanakan tugas dan peran lembaga DRD sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Namun lagi-lagi, rencana mulia Gubernur Banten Rano Karno itu tidak selaras dengan praktik perekrutan anggota DRD Banten yang baru saja dilantik, Rabu (24/02/2016). Pola perekrutan tetap dilakukan secara tertutup. Bahkan mekanisme seleksi melalui timsel atau pansel juga dipertanyakan, karena Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten sebagai leading sector, tidak mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat Banten untuk mendaftarkan diri guna mengikuti seleksi anggota DRD Banten. Bukan hanya itu, pembentukan timsel atau pansel juga tidak pernah diumumkan ke publik di Banten. Sangat wajar, ketika masyarakat Banten mencurigai bahwa perekrutan anggota DRD Banten sarat dengan kepentingan. Lembaga DRD Banten seolah bukan sebagai gudang pakar (brain trust) tetapi gudang atau wadah kepentingan sang kepala daerah untuk merekrut orang-orang yang disukainya.

Apakah anggota DRD Banten yang baru saja dilantik mampu mengembalikan citra dan marwah lembaga DRD sebagai brain trust? Kita tentu menghindari sikap apriori sebelum melihat hasil kerja mereka. Kita perlu memberikan kepercayaan kepada anggota DRD Banten yang baru untuk bekerja dan mengembalikan citra lembaga DRD sebagai brain trust, bukan wadah kepentingan sebagaimana disinyalir banyak orang. Buktikan dengan kinerja melalui produk riset dan penelitian bukan dengan retorika. Tugas anggota DRD adalah melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan melakukan lobi-lobi politik. ***

Redaksi VerbumNews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait