DPRD Banten Dukung Program Pendidikan Gratis WH-Andika

Share
Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

SERANG, VERBUMNEWS.COM-Program pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK yang dicanangkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (WH-Andika) mendapat dukungan dari DPRD Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah  belum lama ini, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi program pendidikan gratis yang diusulkan oleh Gubernur  Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Namun, dirinya meminta agar pemerintah mampu memperkuat seluruh jajarannya.

“Dalam konteks keinginan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih menggratiskan SMA/SMK, saya menyambut baik,” katanya.

Kendati demikian, Asep berharap ke depan Pemprov Banten harus lebih inovatif dalam menggali pendapatan daerah agar program tersebut bisa berjalan terus-menerus. Misalnya, tidak berkutat pada pajak kendaraan bermotor tapi pajak dan retribusi-retribusi yang lainnya. “Ya harus lebih inovatif agar program ini bisa berjalan terus-menerus,” tandasnya,

Secara terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas dan memecat kepala sekolah SMA/SMK yang terbukti masih melakukan praktik pemungutan kepada siswa.

Berdasarkan RAPBD 2018 alokasi dana hibah Bosda SMA/SMK sebesar Rp 159,6 miliar yang diperuntukkan bagi 245.662 siswa dengan asumsi masing-masing siswa memeroleh bantuan sebesar Rp 650 ribu.

Wahidin menegaskan, program pendidikan gratis merupakan jawaban dari keluhan masyarakat yang selama ini mengaku masih dimintai uang, baik oleh komite sekolah maupun pihak sekolah dengan berbagai alasan seperti uang iuran buat pembangunan. “Jangan mintain duit, komite jangan mintain duit. Itu gratis namanya, susah-susah amat menerjemahkannya. (Kalau melanggar-red) diganti kepala sekolahnya,” ujarnya.

Dengan diterapkannya program pendidikan gratis, kata dia, tidak akan ada lagi pungutan kepada siswa. Menurutnya, program tersebut sudah menangani seluruh kebutuhan yang biasa dimintai oleh pihak komite sekolah maupun pihak sekolah.

“Sekarang kita (Pemprov-red) yang bangun, biayai dari Bosda dan sebagainya. Kita kan lihat rancangan dari komite keperluannya apa saja,” terangnya.

Pria kelahiran 14 Agustus 1954 itu meminta kepada siapa pun untuk tidak tinggal diam jika ada SMA/SMK yang masih memungut uang dari siswa. Apabila masih terjadi pungutan masuk kategori korupsi dan bisa dilaporkan pada penegak hukum. “Dilaporkan ke kejaksaan. Ya bukan pungli itu namanya, sudah korupsi itu,” katanya.

Selain itu, ia mengklaim program pendidikan gratis akan mengurangi beban para orang tua. Termasuk di dalamnya menjadi pertimbangan pihaknya dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018.

“Pendidikan gratis loh, komponen pembiayaan terbesar salah satunya pendidikan. Sudah kita intervensi, sudah kita gratiskan, kesehatan digratiskan, harusnya dihitung (dalam pertimbangan penetapan UMK), kalau dihitung lebih itu,” jelasnya. (ADV-Dindikbud Banten12)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait