Dewan Minta Penjelasan Gubernur Banten Terkait Berobat Gratis Pakai E-KTP

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai mengikuti rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Rancangan Perda APBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD Banten, Rabu (13/09/2017).

SERANG, VERBUMNEWS.COM-Sejumlah anggota DPRD Banten khususnya dari Fraksi PDIP meminta penjelasan dari Gubernur Banten Wahidin Halim terkait program prioritas berobat gratis hanya dengan menggunakan E-KTP. Sebab, program tersebut tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2013-2020.

“Fraksi PDI Perjuangan mendukung kebijakan anggaran Gubernur Banten yang pada Rancangan APBD-P 2017 memprioritaskan alokasi belanja untuk penyelenggaraan pendidikan gratis dan penambahan modal Bank Banten,” kata juru bicara Fraksi PDIP saat membacakan pandangan fraksinya pada rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Rabu (13/09/2017).

Fraksi PDIP, dalam rapat paripurna yang juga beragendakan jawaban Fraksi atas nota pengantar Gubernur Banten mengenai Rancangan Perda Perubahan RPJMD 2013-2020  itu,  juga meminta penjelasan Gubernur  tentang skema pelaksanaan program berobat gratis dengan E-KTP yang memang disebutkan sebagai salah satu program prioritas dalam perubahan RPJMD.

Secara umum, 9 fraksi di DPRD Banten  mendukung kebijakan anggaran Pemprov Banten yang tertuang dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2017. Hampir semua fraksi  sependapat dengan keinginan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang ingin memfokuskan APBD-P 2017 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Golkar,  selaku  partai utama pengusung pasangan Wahidin-Andika pada Pilgub Banten lalu, mempertanyakan mengenai belum adanya keberpihakan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD, terhadap kaum marjinal seperti penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa.

Sedangkan  Fraksi PKS, secara spesifik, menyatakan dukungannya atas pengalokasian anggaran untuk revitalisasi Banten Lama dan penyelenggaraan pendidikan gratis.

“Banten sudah seharusnya menggratiskan pendidikan bagi warganya. APBD kita sudah mencapai Rp 10 triliun, tapi amanat anggaran pendidikan 20 persen belum pernah terpenuhi selama ini,” kata juru bicara F-PKS dalam membacakan pandangan fraksinya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy  mengapresiasi dukungan dari fraksi-fraksi terhadap kebijakan anggaran pada  APBD-P 2017. Menurutnya, sudah seharusnya stakeholder di Banten, utamanya eksekutif dan legislatif, bersepakat untuk menggunakan anggaran daerah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Saya dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih. Namun, kebijakan anggaran yang baik akan menjadi percuma jika pada tataran pelaksanaan justru malah banyak permasalahan. Jadi mari, termasuk kepada teman-teman pers, kita awasi ini bersama-sama,” katanya.

Untuk diketahui, Pemprov Banten memfokuskan enam program  yang dilaksanakan pada APBD Perubahan 2017. Keenam hal dimaksud adalah  penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa  pengadaan lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktik siswa, meubelair sekolah serta penambahan bantuan operasional sekolan daerah (Bosda).

Selanjutnya, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin; pembangunan dan rehabilitasi jalan, penataan kawasan Serang Timur dan Banten Lama; dan penataan aliran sungai.

Kemudian, penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis, dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh; pembinaan kesiapsiagaan kebencanaan kader karang taruna dan tagana; dan pembayaran kewajiban.

Editor: L Dami

 

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait