Biro Pememerintahan Banten Gelar Rakor Pembinaan Kerja Sama Luar Negeri

Share

SERANG, VERBUMNEWS.COM-Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi (Rakor)  pembinaan penyelenggaraan kerja sama luar negeri (izin perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerja sama) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Dalam rakor tersebut,  Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Nanang Irawan, Jumat (17/11/2017) mengatakan, penyelenggaraan kerja sama luar negeri (izin perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerja sama)  harus benar-benar sesuai  dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Ia mengatakan, Pemprov Banten sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Banten Wahidin Halim, agar lebih mengintensifkan lagi hubungan kerja sama antar daerah,  khususnya antara  kabupaten/kota dengan Provinsi Banten,  baik formal maupun non formal agar koordinasi antar pemerintah daerah  dapat menjadi lebih baik ke depannya.

“Penyelenggaraan kerja sama luar negeri atau izin perjalanan dinas ke luar negeri harus memenuhi persyaratan administrasi  yakni harus  membuat  surat permohonan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerja sama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;  surat permohonan izin perjalanan dinas  ke luar negeri  tersebut harus  dikirim 5 hari sebelum keberangkatan,” ujarnya.

“Sebagian besar yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri  tidak membuat atau menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas.  Laporan hasil perjalanan dinas itu wajib disampaikan ke gubernur. Baik  bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pimpinan/anggota DPRD  maupun  apatur sipil negara (ASN) wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas   kepada gubernur. Sebab, gubernur ,memiliki  kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah, proses visa dinas dan visa full power,” tambahnya.

Nanang menjelaskan, dalam rakor tersebut, terdapat  beberapa poin penting  yang dibahas. Salah satunya yaitu  imbauan agar  pihak kabupaten/kota harus lebih selektif dalam hal tujuan maupun kelengkapan persyaratan dan memberikan prioritas khususnya utuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.

“Pemprov Banten akan membuat surat edaran kepada bupati dan wali kota yang melakukan perjalanan dinas luar negeri agar membuat dan menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  melalui gubernur. Selain itu, Kemendagri diminta untuk  merevisi Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara.  Kemendagri diminta untuk mempertimbangkan kembali ketentuan batas minimal waktu permohonan izin ke luar negari  14 (empat belas) hari kerja. Sebab, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah mapun pimpinan dan anggota DPRD   terkadang melakukan perjalanan dinas luar negeri yang sifatnya mendadak (urgent). (Adv)

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait