Berobat Gratis Pakai e-KTP, Pemprov Banten Jajaki Kerja Sama BPJS

Share
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat bertemu dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut,  di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bantean, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Jumat (06/10/2017)

SERANG, VERBUMNEWS.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Banten menjajaki kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)   untuk mengimplementasikan program unggulan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yakni berobat gratis hanya menggunakan e-KTP.

BPJS Kesehatan menawarkan pola pengintegrasian data kependudukan Pemprov Banten dengan data BPJS Kesehatan terkait dengan program berobat gratis dari Pemprov Banten tersebut.

“Saat  warga miskin datang ke rumah sakit atau tempat layanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan kami,  tinggal dicek saja. Ada tidak data warga tersebut di BPJS. Dan kalau tidak ada, saat itu juga langsung didaftarkan, dan langsung dapat mengakses layanan kesehatan,”  ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar dan Lampung, Benjamin Saut, usai bertemu dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Dinas Kesehatan Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (06/10/2017).

Diungkapkan Benjamin, dari 10 juta penduduk Banten, hanya tingal 2,5 juta saja yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, lanjutnya, 10 persennya atau sekitar 1,2 juta orang merupakan warga mampu. “Dan dari jumlah ini pun masih bisa di-share tanggung jawabnya dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelas  Benjamin.

Benjamin menjelaskan, kepesertaan JKN tertinggi di Banten berturut-turut dari yang paling tinggi yakni Kota Tangerang 1,5 juta atau 79 persen  dari  jumlah penduduk;  Kota Cilegon 349 ribu atau 87 persen dari jumlah penduduk;      Kabupaten  Tangerang 2 juta orang atau 95 persen dari jumlah penduduk, dan Kabupaten Lebak 931 ribu atau 76 persen dari jumlah penduduk.

Berikutnya, Kabupaten Serang 1 juta orang atau 73 persen jumlah penduduk; Kabupaten Paneglang 858 ribu atau 73 persen jumlah penduduk;  Kota Tangsel 682 ribu atau 55 persen jumlah penduduk dan Kota Serang 313 ribu atau 50 persen jumlah penduduk.

Menurut Benjamin, penerapan program berobat gratis dengan e-KTP sebagai program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dapat berbenturan dengan program JKN yang dikelola BPJS. Sejumlah regulasi pemerintah pusat terkait proram jaminan kesehatan mengamanatkan agar pemerintah daerah mengintegrasikan program Jamkesda  dengan JKN. “Salah satu hal yang berpotensi terjadi jika Jamkesda tidak terintegrasi dengan JKN adalah tumpang tindih program. Belum lagi ini melanggar UU juga,” kata Benjamin.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membenarkan pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan BPJS kesehatan terkait program berobat gratis warga miskin hanya  dengan e-KTP saja. Menurutnya, pihaknya saat ini tengah mengkaji penawaran BPJS Kesehatan tersebut.

“Kalau nanti hasil kajian penawaran ini memang lebih realistis ya, kenapa tidak?  Toh tujuan utamanya kita ingin warga miskin di Banten bisa berobat secara gratis. Terlebih buat apa kita melabrak regulasi” kata Andika.

Andika mengaku, pihaknya mendapatkan perbandingan kasus dari pihak BJS Kesehatan saat dalam pertemuan tersebut. Diungkapkan, 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat dan Jakarta sebagai provinsi dimana program Jamkesda mereka terintegrasi dengan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Ketiga provinsi tersebut mengalami keuntungan-keuntungan diantaranya berupa tidak terjadinya hutang kepada rumah sakit, karena penganggaran dilakukan secara terencana oleh BPJS Kesehatan, alias tidak hanya direncanakan oleh pemerintah daerah sendiri.

“Tadi BPJS Kesehatan mencontohkan di Sumetera Selatan yang Jamkesda-nya mandiri alias tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan, mereka mengalami tunggakan ke rumah sakit Rp80 miliar. Kalau 3 provinsi yang bekerja sama tadi disebutkan tidak mengalami tunggakan,” kata Andika.

Andika juga mengungkapkan, pihaknya mendapatkan penjelasan dari BPJS Kesehatan bahwa program Jamkesda yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pesertanya tidak akan bisa dirujuk secara nasional.

“Jadi warga kita yang harus dirujuk ke Jakarta misalnya nanti, itu tidak bisa kalau cuma pakai Jamkesda kita yang tanpa kerja sama dengan JKN. Saya akan  segera menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak BPJS ke Gubernur Banten Wahidin Halim untuk dikaji lebih lanjut terkait penawaran dari BPJS Kesehatan tersebut,” ujarnya.

Editor: L Dami

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait